Revitalisasi Terminal Pulogadung: 20 Lapak PKL Ditertibkan, Ganti RTH Taman

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta resmi menertibkan 20 lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas fasilitas sosial dan umum (fasos-fasum) kawasan Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11/2026). Langkah tegas ini diambil demi mengembalikan fungsi fasilitas publik dan menyiapkan lahan strategis tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang baru. Kebijakan ini menjadi prioritas Pemkot Jakarta Timur untuk meningkatkan ketertiban lingkungan sekaligus memperbaiki estetika kawasan perkotaan.

Menurut Kusmanto, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, penertiban ini bukan sekadar pembongkaran, melainkan transformasi kawasan. “Kami sudah melakukan penertiban lapak PKL di kawasan Terminal Pulogadung. Lokasi ini nanti akan kita buatkan taman agar ada ruang terbuka hijau juga,” ujar Kusmanto. Ia menegaskan bahwa area yang sebelumnya didominasi aktivitas jual beli liar akan diubah menjadi taman yang berfungsi sebagai paru-paru kota sekaligus ruang interaksi sosial bagi warga sekitar.

Penataan Kawasan Bersama Sudin Tamhut dan SDA

Pasca-penertiban, pemerintah daerah akan melakukan pengawalan ketat agar lahan tidak kembali disalahgunakan selama proses pembangunan berjalan. Penataan kawasan ini melibatkan kolaborasi lintas dinas, khususnya Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) dan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA). “Pascapenertiban kami akan jaga, sambil proses pekerjaan oleh Sudin Taman dan Sudin SDA,” lanjut Kusmanto. Pengawasan ini krusial untuk memastikan transisi dari area semrawut menjadi taman yang tertata dilakukan dengan standar kualitas tinggi.

• Pelibatan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) untuk desain dan pembangunan taman.
• Peran Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam pengelolaan drainase dan ekosistem air di sekitar taman.

Pendekatan Humanis dan Solusi bagi Pedagang Terdampak

Selaras dengan prinsip penegakan aturan yang humanis, Pemkot Jakarta Timur tidak membiarkan pedagang yang terdampak dibiarkan tanpa arah. Para pedagang yang ber-KTP DKI Jakarta diarahkan ke fasilitas usaha tertib, seperti pasar induk atau lokasi penampungan UMKM binaan pemerintah. Proses penertiban sendiri sudah melalui tahapan peringatan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3, memberikan waktu bagi pedagang untuk memindahkan usahanya secara mandiri. Dengan pendekatan ini, diharapkan dampak sosial dapat diminimalkan, sementara kawasan Terminal Pulogadung akan lebih ramah dan nyaman bagi pengguna transportasi umum.