DPRD DKI Dorong Perda Pembangunan Keluarga Jadi Pilar Kesejahteraan Aktif, Bukan Sekadar Perlindungan Pasif

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Abdul Aziz, menegaskan harapannya agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Keluarga tidak semata-mata berposisi sebagai instrumen perlindungan sosial yang pasif. Melalui pidato dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026), Aziz menekankan urgensi transformasi regulasi tersebut menjadi motor penggerak yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan material dan non-material, serta memperkuat kapasitas ekonomi setiap kepala keluarga di wilayah ibu kota.

Visi ini dirancang untuk memberikan perlindungan nyata dari guncangan sosial-ekonomi perkotaan serta memperluas aksesibilitas peluang peningkatan taraf hidup. Berdasarkan hasil harmonisasi dan penyelarasan materi muatan, Rancangan Perda (Raperda) ini telah disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal yang komprehensif, menandai langkah strategis legislatif dalam menangani dinamika keluarga di Jakarta.

Pilar Substansi dan Intervensi Multisektoral

Struktur regulasi ini disepakati untuk mencakup penguatan kerangka hukum yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014. Di samping penajaman definisi keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga, Perda ini mengintegrasikan strategi intervensi multisektoral yang meliputi pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM, beasiswa pendidikan, hingga penguatan layanan kesehatan mental. Unsur modernitas turut disisipkan melalui literasi digital untuk perlindungan anak, mekanisme ketenagakerjaan yang mendukung pendampingan persalinan, serta edukasi legalitas untuk meminimalkan perkawinan tidak tercatat.

Regulasi Promotif dan Tata Kelola Akuntabel

Menariknya, pendekatan regulasi yang diambil bersifat promotif dan preventif non-punitif, di mana pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia layanan publik untuk mendorong perubahan perilaku positif tanpa membebankan sanksi pidana. Aziz menegaskan komitmen Bapemperda dalam menjamin proses pembentukan undang-undang yang transparan dan partisipatif secara inklusif. Dengan tata kelola kemitraan yang akuntabel, Perda ini diproyeksikan menjadi landasan kokoh untuk mewujudkan generasi penerus yang mandiri dan berdaya saing tinggi.