DPRD DKI Tetapkan Perda Pembangunan Keluarga, Basri Baco: Dilarikan ke Pramono Anung

DPRD DKI Jakarta secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pada Rabu (11/11/2026). Kebijakan ini diharapkan menjadi landasan hukum strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga, melindungi kesejahteraan anggota keluarga, serta mencetak generasi penerus yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing di Ibu Kota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan bahwa dokumen rancangan ini telah diserahkan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sebagai bentuk kelanjutan proses legislasi.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Basri Baco menjelaskan bahwa persetujuan Raperda ini merupakan langkah awal sebelum dokumen resmi diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses legislasi ini menandai komitmen lembaga legislatif Ibu Kota dalam mengintegrasikan isu sosial keluarga ke dalam kerangka hukum daerah yang bindung dan aplikatif.

Proses Legislasi dan Pengakuan Keterlibatan Negara

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Abdul Aziz, menekankan bahwa pengesahan regulasi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi, memberdayakan, dan memperkuat fondasi utama masyarakat. Abdul Aziz merinci bahwa proses ini dimulai sejak tindak lanjut usulan eksekutif pada 23 Februari 2026 dan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 3 Agustus 2026. Selama periode tersebut, Bapemperda bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI, serta pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan penelaahan intensif untuk memastikan selarasnya regulasi dengan hukum nasional dan kebutuhan lokal.

Harmonisasi Materi dan Pendekatan Partisipatif

Untuk menjamin kualitas regulasi, hasil harmonisasi dan penyelarasan materi muatan Raperda tersebut disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal. Abdul Aziz memastikan bahwa seluruh proses pembentukan Perda ini mengedepankan asas perundang-undangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pendekatan partisipasi publik yang bermakna diterapkan melalui pengikutsertaan elemen masyarakat secara inklusif, guna memastikan regulasi benar-benar menjawab aspirasi dan kebutuhan warga. Berikut adalah poin-poin kunci dalam struktur dan proses penyusunan Perda Pembangunan Keluarga:

• Dokumen final terdiri dari 13 bab dan 31 pasal hasil harmonisasi materi.
• Proses legislasi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan hasil pada 3 Agustus 2026.
• Pengikutsertaan elemen masyarakat dilakukan secara inklusif untuk menjamin partisipasi publik.
• Regulasi difokuskan pada ketahanan, perlindungan, dan penguatan fondasi institusi keluarga.