Rans Entertainment Buka-bukaan Nilai Kontrak Rp14,7 Miliar dengan Kemenbud dan KKP
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Perusahaan menjelaskan bahwa kontrak senilai Rp14,7 miliar ini merupakan hasil dari proses seleksi yang ketat melalui platform pengadaan publik, bukan bentuk konflik kepentingan.
- Langkah RANS ini diambil setelah ICW menyoroti keterlibatan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS dalam proyek yang melibatkan figur publik.
- RANS menjelaskan bahwa ekosistem dan harta intelektual (IP) seperti The Dudas-1 telah dibangun sejak pertengahan 2024, jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.
PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memberikan klarifikasi resmi atas temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional, transparan, dan sepenuhnya mematuhi prosedur pengadaan serta regulasi yang berlaku. Perusahaan menjelaskan bahwa kontrak senilai Rp14,7 miliar ini merupakan hasil dari proses seleksi yang ketat melalui platform pengadaan publik, bukan bentuk konflik kepentingan.
Langkah RANS ini diambil setelah ICW menyoroti keterlibatan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS dalam proyek yang melibatkan figur publik. RANS menjelaskan bahwa ekosistem dan harta intelektual (IP) seperti The Dudas-1 telah dibangun sejak pertengahan 2024, jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. Hal ini menjadi landasan argumentasi perusahaan bahwa proyek konten tersebut adalah pengembangan bisnis murni yang berfokus pada edukasi dan promosi, bukan sekadar manuver politik atau ekonomi yang merugikan negara.
Klarifikasi Prosedur Pengadaan dan Mitigasi Konflik Kepentingan
Sekretaris RANS, Chintami M. Sihombing, mengakui adanya perhatian publik terkait potensi konflik kepentingan mengingat posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden. Namun, RANS menjamin bahwa setiap proses pengadaan mematuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ketat. "Ini bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel," ungkap perusahaan. Kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan difokuskan pada promosi museum melalui konten interaktif untuk meningkatkan kunjungan publik, sementara kemitraan dengan KKP bertujuan mengedukasi masyarakat tentang potensi industri perikanan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Detail Nilai Kontrak dan Output Konten Strategis
Berdasarkan data yang dirilis, total nilai kerja sama kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,7 miliar). Rincian nilai dan output konten tersebut adalah sebagai berikut:
- Kementerian Kebudayaan: Nilai kampanye sekitar Rp3,9 miliar dengan menghasilkan 25 output konten.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan: Nilai tiga kampanye sebesar Rp10,8 miliar yang menghasilkan 120 output konten.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Shanghai Electric Dorong Transformasi Turbin Gas Heavy-Duty Lewat Integrasi Industrial AI dan Digital Twin

BULOG Tegaskan Penolakan Impor dalam Ikrar Hari Pahlawan, Kian Perkuat Swasembada Pangan Nasional

Baznas dan KPMAIWP Buka Gerbang Pendidikan Diploma Internasional bagi Keluarga Prasejahtera Indonesia
