PKP Targetkan Akad Massal 71 Ribu Rumah Subsidi di Malang, Rekor Penyaluran FLPP 16 Tahun Terakhir

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakselerasi program perumahan nasional dengan menjadwalkan akad massal untuk 71 ribu unit rumah subsidi pada 17 Desember 2027 di Malang, Jawa Timur. Rencana ini diumumkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, yang menyebut inisiatif tersebut berpotensi mencetak rekor penyaluran tertinggi dalam sejarah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah berjalan sejak 2010. “Mudah-mudahan tahun ini akan membuat sejarah lebih besar dari 16 tahun sebelumnya,” ujar Maruarar saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Untuk memitigasi risiko dan memastikan kelancaran penyerahan aset, pemerintah tidak hanya fokus pada akad, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan hulu hingga hilir. Menteri Maruarar menjelaskan bahwa alokasi anggaran Kredit Program Perumahan telah diperuntukkan bagi sektor pengembangan perumahan sebesar Rp5 triliun. Selain itu, terdapat kucuran dana untuk pedagang bahan bangunan sebesar Rp3 triliun dan penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1 triliun. Skema ini dirancang untuk menjaga rantai pasok material dan tenaga kerja tetap aktif selama pembangunan berlangsung.

Efisiensi Pembiayaan dan Penyaluran Regional

Dalam upaya memperluas jangkauan, pemerintah memetakan distribusi pembiayaan berdasarkan dampak wilayah dan segmen kebutuhan hunian. Penyaluran Kredit Program Perumahan terkonsentrasi di tiga provinsi penyumbang terbesar, yaitu Jawa Tengah dengan nilai sekitar Rp6,7 triliun, disusul oleh Jawa Timur sebesar Rp4,8 triliun, dan Jawa Barat di angka Rp4,6 triliun. Secara segmen akses bagi masyarakat, program ini mencakup:

• 95 ribu rumah untuk renovasi
• 11 ribu rumah untuk pembelian
• 10 ribu rumah untuk pembangunan baru

Kolaborasi Multi-Stakeholder untuk Ekosistem Perumahan

Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal melalui penguatan sektor pasar properti dan penciptaan lapangan kerja. Dengan memadukan program pembangunan fisik dan pemberdayaan usaha kecil, diharapkan terjadi efek pengganda (*multiplier effect*) pada aktivitas ekonomi regional. Menteri Maruarar menekankan bahwa keberhasilan sistem ini bukan hanya tanggung jawab eksekutif, melainkan membutuhkan sinergi yang solid. “Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah,” tegasnya. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan hunian layak benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga keberlanjutan industri perumahan nasional dalam jangka panjang.