Aprindo Minta Kepastian Regulasi, Menko Zulkifli Hasan Tegaskan Tak Ada Moratorium Ritel

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Solihin, menegaskan bahwa kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif merupakan modal vital bagi keberlanjutan industri ritel di Indonesia. Pernyataan ini dilontarkan saat ia memberikan sambutan di Serpong, Tangerang Selatan, menggarisbawahi kebutuhan akan kesetaraan serta keterlibatan asosiasi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada sektor perdagangan.

Solihin menekankan bahwa industri ritel memiliki agenda jelas untuk memperluas jaringan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Untuk mewujudkannya, ia mendorong harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kemudahan perizinan yang konsisten. Kontribusi ini dinilai strategis dalam menggerakkan investasi dan aktivitas ekonomi regional, didukung oleh sinergi antara koperasi, UMKM, dan ritel modern yang saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi nasional.

Komitmen Kontribusi Ekonomi 8 Persen

Dalam visi jangka panjang, industri ritel siap berkontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Solihin menjelaskan bahwa kontribusi ini akan diwujudkan melalui empat pilar utama, yaitu:

• Peningkatan volume investasi baru dan ekspansi jaringan.
• Penyerapan produk dalam negeri secara masif.
• Pengembangan kemitraan strategis dengan UMKM.
• Transformasi digital dan penciptaan lapangan kerja produktif.

Ia mengingatkan bahwa menjaga daya beli masyarakat tetap menjadi prasyarat utama, mengingat konsumsi adalah penggerak utama bagi perdagangan, produksi, dan distribusi barang di seluruh penjuru negeri.

Klarifikasi Zulkifli Hasan soal Moratorium

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di acara Puncak Hari Ritel Nasional 2026 yang digelar di Bandung, memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha dengan menegaskan bahwa pemerintah tak menerapkan moratorium izin baru untuk ritel di manapun. Klarifikasi ini bertujuan meredakan kekhawatiran industri terkait isu pembatasan operasional yang sempat viral.

Zulkifli juga memberikan definisi tegas mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa entitas tersebut bukanlah supermarket, ritel modern, atau warung, melainkan infrastruktur pemerintah yang berfungsi spesifik untuk mendistribusikan barang bersubsidi dan bantuan sosial agar tepat sasaran. "Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel... Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," tegasnya, menegaskan bahwa posisi koperasi dan ritel bersifat komplementer, bukan kompetitif.