DPR dan Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Sinkronisasi di Kompleks Parlemen

DPR RI bersama pemerintah resmi menggeser Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke tahap krusial perumusan dan sinkronisasi. Langkah strategis ini dilakukan untuk menata substansi pasal agar selaras dengan norma hukum yang berlaku, sebelum melangkah ke pembahasan komisi. Pertemuan krusial ini merupakan fondasi penting untuk memperkuat landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Pemadangan Bersama Timus dan Timsin di Senayan

Sinkronisasi tersebut dipusatkan melalui rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11). Dalam sesi ini, para ahli hukum dan legislator mencermati setiap rincian rumusan pasal untuk memastikan mekanisme perampasan aset memiliki dasar yuridis yang kokoh dan tidak multitafsir. Proses ini menjadi jembatan penting antara draf kebijakan dengan praktik penegakan hukum yang efisien.

• Pembahasan difokuskan pada penyelarasan istilah teknis dan definisi hukum.
• Sinkronisasi dilakukan untuk menghindari potensi konflik antar pasal.
• DPR targetkan RUU ini efektif memotong akses kekayaan hasil kejahatan.