Pemprov Jateng Raih Penghargaan Nasional lewat Penandaan 576 Kecamatan Berdaya untuk Lindungi Perempuan dan Anak

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi menyandang predikat sebagai Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak melalui perolehan Indonesia Kita Award 2026. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam ajang penganugerahan yang berlangsung di Hotel Patra Jasa, Jakarta, pada Selasa (10/11). Pencapaian ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah, serta memastikan kehadiran negara dalam memberikan kepastian layanan pengaduan, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan.

Luthfi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar milik pemerintah, melainkan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, apresiasi ini menjadi katalisator semangat untuk terus menghadirkan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat. "Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak," kata Luthfi. Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir di depan untuk meminimalisir birokrasi agar akses bantuan bagi korban kekerasan menjadi lebih cepat dan mudah.

Kecamatan Berdaya dan Ekspansi 576 Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak

Strategi utama Pemprov Jateng dalam menangani isu ini tertuang dalam program inovatif "Kecamatan Berdaya". Inisiatif ini mengubah fungsi kecamatan menjadi pusat hub layanan sekaligus mengedepankan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Instrumen krusial dari program ini adalah pembangunan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Saat ini, 576 RPPA telah beroperasi di seluruh kecamatan di Jawa Tengah, mendekatkan akses layanan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengungkapkan data statistik yang signifikan terkait dampak program ini.

• Sehingga 9 November 2026, total 2.886 warga telah menerima layanan melalui RPPA.
• 799 layanan konseling dilakukan secara intensif untuk membantu pendampingan psikologis dan sosial.
• 1.898 kasus telah ditangani secara langsung oleh tim terlatih.
• 189 layanan rujukan dilakukan untuk penanganan kasus yang membutuhkan intervensi khusus di tingkat hukum atau medis.

Angka-angka ini membuktikan bahwa kehadiran RPPA di setiap kecamatan telah mengubah lanskap perlindungan sosial di Jawa Tengah, memungkinkan masyarakat mendapatkan respons cepat tanpa harus menunggu birokrasi di tingkat pusat atau kota.

Akselerasi Pencegahan dan Kolaborasi Multi-Stakeholder ke Depan

Selain penanganan reaktif, Pemprov Jateng menggeser fokus pada tindakan preventif untuk menghentikan laju kekerasan sejak dini. Uswatun Hasanah menjelaskan bahwa akselerasi program Kecamatan Berdaya ditujukan untuk memasifkan RPPA agar dampaknya lebih berkelanjutan. Untuk memastikan keefektifan pencegahan, Pemprov Jateng segera meluncurkan program Training of Trainer (ToT) bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan. Program ini dirancang untuk mengkolaborasikan berbagai aktor sosial, mulai dari ASN, pengurus pondok pesantren, institusi kepolisian, sekolah, hingga masyarakat sipil dan relawan. "Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," tegas Uswatun. Inisiatif regulasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi hukum para fasilitator tersebut, sehingga intervensi di tingkat komunitas dapat dilakukan secara profesional, legal, dan terukur, guna mewujudkan nol kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah.