Kolaborasi Medan dan Deli Serdang Kunci Pembangunan PSEL untuk Hentikan Open Dumping 2028

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan komitmen percepatan pengolahan sampah lewat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Medan Raya. Inisiatif strategis ini dirancang untuk mengolah total 1.700 ton sampah per hari yang akan dipasok secara kolektif oleh Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Fasilitas ini direncanakan berlokasi di kawasan TPA Terjun, Kota Medan, sebagai solusi akhir untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah yang terus meningkat di wilayah Sumatra Utara.

Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, menekankan bahwa pendekatan konvensional terhadap pengelolaan sampah tidak lagi relevan. "Paling lambat 2028, praktik open dumping harus sudah dihentikan. Ini bukan sekadar persoalan kebersihan, tetapi menyangkut lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, semua daerah harus serius dan bergerak cepat," tegas Zulhas. Pernyataan ini menandai pergeseran paradigma nasional dalam menangani krisis limbah, dengan menekankan pentingnya kolaborasi tiga pilar: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor usaha.

Detail Kapasitas dan Sinergi Pasokan Regional

Dalam skema distribusi material, Kota Medan ditugaskan untuk memasok 1.300 ton sampah, sementara Deli Serdang menyumbang 400 ton per hari. Angka ini merupakan bagian dari total timbulan sampah kedua wilayah yang mencapai sekitar 2.764 ton harian, menunjukkan adanya gap yang perlu ditangani secara terstruktur. Sinergi antara kedua otonomi daerah ini telah diformalisasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada 27 Maret 2026. Dokumen ini menjadi landasan hukum bagi kepastian pasokan material bakar (*fuel*) untuk operasional plant PSEL.

Kesiapan Infrastruktur dan Target Groundbreaking

Saat ini, tahap persiapan pembangunan berfokus pada pematangan lahan inti seluas enam hektare milik Pemkot Medan, penyediaan armada pengangkutan, serta finalisasi sarana pendukung teknis. Pemerintah menargetkan groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2027. Target ini dipilih agar fasilitas siap beroperasi sebelum batas waktu ultimatum penghentian open dumping pada tahun 2028, memastikan transisi pengelolaan sampah menjadi lebih modern, ramah lingkungan, dan produktif secara energi.