Pemkab Batang Desak BGN Kaji Ulang Dampak Kebijakan MBG dan SPPG: Ancam Dampak Sosial-Ekonomi Lokal

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, secara resmi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan analisis khusus dan kajian mendalam terhadap kebijakan terbaru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Suyono, yang menjabat sebagai Wakil Bupati Batang sekaligus Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Batang, menyampaikan urgensi evaluasi tersebut pada Rabu. Tuntutan ini muncul karena regulasi yang kini berlaku dinilai berpotensi menimbulkan kerugian signifikan, baik secara materiil maupun immateriil, bagi berbagai pihak yang telah berkecimpung dalam ekosistem distribusi gizi ini.

Suyono menegaskan bahwa setiap penetapan arah kebijakan tidak seharusnya berdampak negatif pada akar rumput, terutama bagi mitra SPPG, penerima manfaat, dan relawan yang sebelumnya telah direkrut namun kini menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja. "Kebijakan baru ini mestinya dari BGN harus ada analisa khusus atau kajian-kajian. Jangan sampai menentukan arah kebijakan itu justru merugikan di bawah seperti mitra, penerima manfaat, dan relawan yang tadinya sudah direkrut terus dikeluarkan," ujar Suyono. Kritikan ini semakin tajam karena kebijakan yang dianggap terlalu mudah melakukan penghentian sementara (suspend) hanya semata-mata karena alasan administratif tanpa memberikan kepastian waktu, menciptakan kebingungan di lapangan.

Ancaman Sosial-Ekonomi bagi Mitra dan Penerima Manfaat

Dampak dari kebijakan yang dinilai kaku ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat penerima program. Suyono mengungkapkan bahwa anak-anak yang sebelumnya rutin menerima MBG kini mulai mempertanyakan jadwal distribusi, terutama mereka yang bermukim di lingkungan pondok-pondok yang bergantung pada manfaat program tersebut. Selain itu, perubahan regulasi ini dikhawatirkan memicu lonjakan angka pengangguran baru. Dari sekitar 81 SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batang, pemutusan tenaga kerja akibat ketidaksesuaian dengan tujuan awal penyerapan tenaga kerja menjadi kekhawatiran utama. Oleh karena itu, Suyono menekankan bahwa setiap kebijakan ke depan harus berlandaskan pada pertimbangan komprehensif melalui kajian langsung di lapangan, bukan sekadar keputusan sepihak di pusat.

Akselerasi Menjaga Kualitas Gizi dan Standar Operasional

Di tengah ketidakpastian regulasi, Pemkab Batang tetap menginstruksikan kepada seluruh SPPG yang masih aktif untuk menjaga Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat. Fokus utama adalah memastikan kualitas gizi, khususnya pemenuhan nutrisi seimbang dari bahan seperti susu, tetap terjaga demi mencegah kasus stunting. Suyono berharap evaluasi ini dapat menjadi titik balik untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan realitas di daerah, sehingga program MBG dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan mitra maupun efektivitas bagi penerima manfaat.