Pemkab Blitar Coret Hibah Rp2,4 M untuk Yayasan Gus Iqdam: Anggaran Batal Final Tanpa Penundaan

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar memastikan alokasi dana hibah sebesar Rp2,4 miliar untuk Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah, yang dipimpin oleh pendakwah Agus Muhammad Iqdam Kholid atau dikenal sebagai Gus Iqdam, resmi dicoret dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar 2027. Keputusan final ini diungkap oleh M Rifai, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, yang menegaskan bahwa usulan tersebut tidak lagi masuk dalam draf terbaru anggaran daerah. Pembatalan ini terjadi setelah adanya dinamika politik anggaran yang dipicu oleh viralnya besaran hibah tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi publik setelah tahap rasionalisasi.

Menurut M Rifai, ketiadaan alokasi hibah ini menjadi jelas saat rapat pembahasan RAPBD di DPRD Kabupaten Blitar pada Senin (9/11). Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa draf terkini sudah tidak mencantumkan pos hibah untuk yayasan milik Iqdam. "Nah, ternyata di RAPBD sudah tidak muncul yang namanya hibah kepada ST (Sabilu Taubah)," ujar Rifai saat dikonfirmasi. Ia menegaskan status pembatalan tersebut bersifat final, tanpa adanya opsi penundaan atau revisi di masa mendatang. "Ya wes jelas, wes nggak dianggarkan. Tidak akan dianggarkan sudah. Enggak ada pending-pendingan, Enggak ada. Ya wes batal, batal," tegas politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar ini.

Sejarah Usulan: Dari Rp4,7 Miliar Menuju Penolakan

Proses pengusulan dana hibah ini berawal dari masuknya proposal ke Pemkab Blitar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Awalnya, pihak yayasan mengajukan permohonan dana sebesar Rp4,7 miliar yang rencananya digunakan untuk pengembangan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namun, pada tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang berlangsung pada September hingga Oktober, DPRD Kabupaten Blitar melakukan rasionalisasi signifikan. Anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp2,4 miliar sebagai hasil kesepakatan sementara antara eksekutif dan legislatif. Rifai menilai bahwa keputusan pembatalan total ini kemungkinan besar dipicu oleh viralnya angka Rp2,4 miliar tersebut di ruang publik, yang memicu penolakan dari pihak Bupati maupun pengusul proposal untuk melanjutkan anggaran tersebut.

Implikasi Final Pembatalan Anggaran Hibah

Pencoretan dana hibah ini menandai titik akhir dari proses birokratis anggaran tersebut, di mana tidak ada lagi ruang negosiasi untuk memasukkan alokasi tersebut di kemudian hari. Bagi warga Blitar, keputusan ini menegaskan komitmen ketat terhadap transparansi anggaran daerah, terutama terkait pemberian hibah ke organisasi non-pemerintah yang memiliki figur publik. Meskipun awalnya diproses secara administratif, tekanan opini publik setelahnya berubahnya besaran angka dari Rp4,7 miliar menjadi Rp2,4 miliar ternyata cukup kuat untuk menggugurkan seluruh alokasi. Dengan batalnya hibah ini, rencana pembangunan infrastruktur edukasi haji di sektor wisata religi tersebut harus bergantung pada sumber pendanaan swasta atau skema pendanaan lainnya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.