Pemilik Restoran WNA di Sidoarjo Jadi Tersangka TPPO 19 Pekerja, Termasuk Anak

Polda Jawa Timur resmi menetapkan FD (57), seorang warga negara asing (WNA) pemilik restoran di Kabupaten Sidoarjo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengungkap praktik eksploitasi terhadap 19 pekerja, yang di antaranya merupakan seorang anak. FD, yang memegang status investor melalui Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), diduga kuat melakukan rekrutmen dan pemaksaan kerja yang melanggar hak asasi manusia serta ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas setiap bentuk eksploitasi. "Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban," ujar Abast di Surabaya, Rabu (11/11/2026). Ia menambahkan bahwa penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses hukum tersangka, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan psikologis yang layak.

Mekanisme Eksploitasi dan ancaman Denda

Kombes Pol. Ganis Setyaningrum, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jatim, menjelaskan bahwa praktik eksploitasi ini berlangsung selama lima bulan, dari Mei hingga Oktober 2026. Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja yang tidak adil. Meskipun restoran tersebut belum beroperasi, para pekerja dipaksa menjalankan beban kerja yang tidak sebanding dengan imbalan yang diterima, yakni hanya berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Selain itu, tersangka diduga mengancam para pekerja dengan denda besar, yaitu Rp5 juta hingga Rp15 juta, apabila mereka mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan terpenuhi.

Dasar Hukum dan Koordinasi Lintas Lembaga

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki, dengan tetap menjaga privasi dan kondisi psikologis para korban. Barang bukti yang diamankan meliputi telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja. Atas perbuatannya, FD dijerat dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polda Jatim juga berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman, serta dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda untuk penertiban status keimigrasian tersangka.