Partisipasi E-Monev KI DKI Jakarta Melonjak 71 Persen, Pimpinan Badan Publik Diwajibkan Hadir Langsung

Partisipasi badan publik dalam penilaian keterbukaan informasi menunjukkan tren positif yang signifikan. Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 513 badan publik mengikuti tahapan presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 71 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 300 partisipan. Ferid Nugroho, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap lonjakan antusiasme ini sebagai indikator meningkatnya kesadaran tata kelola informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah.

Seluruh rangkaian presentasi dijadwalkan berlangsung pada 12-25 November 2026 di Jakarta Creative Hub, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam acara sosialisasi di Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026), Ferid menekankan bahwa kehadiran pimpinan badan publik bersifat mutlak. "Kami menegaskan bahwa kepala atau pimpinan badan publik wajib hadir dan menyampaikan langsung presentasi, bukan sekadar mewakilkan kepada pejabat atau petugas PPID," ujar Ferid. Ketentuan ini diterapkan agar masukan dan rekomendasi dari tim penilai dapat segera ditindaklanjuti secara strategis oleh pengambil kebijakan di masing-masing lembaga, bukan hanya sebatas birokrat pelaksana.

Tren Kenaikan Partisipasi dan Mekanisme Penilaian

Peningkatan jumlah peserta E-Monev bukan fenomena baru, melainkan hasil dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan KI DKI Jakarta. Data historis menunjukkan lonjakan partisipasi yang konsisten dari tahun ke tahun, yang membuktikan bahwa regulasi dan pembinaan mulai berdampak pada kepatuhan institusional. Rincian perkembangan jumlah badan publik yang mengikuti tahapan presentasi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

• 2021: 45 badan publik
• 2022: 48 badan publik
• 2023: 71 badan publik
• 2024: 261 badan publik
• 2025: 300 badan publik
• 2026: 513 badan publik

Untuk mengakomodasi jumlah peserta yang melonjak drastis pada 2026, presentasi akan dilaksanakan selama 10 hari. Dengan jumlah 513 peserta, hal ini berarti rata-rata sekitar 50 badan publik akan mengikuti penilaian setiap harinya. KI DKI Jakarta menetapkan empat aspek utama dalam penilaian, yaitu kehadiran pimpinan, komitmen organisasi, inovasi, dan kebermanfaatan informasi. Di antara empat aspek tersebut, aspek kehadiran pimpinan memiliki bobot penilaian tertinggi sebesar 25 persen.

Implikasi Regulasi dan Teknis Kehadiran Pimpinan

Demi menjaga kredibilitas evaluasi, KI DKI Jakarta menerapkan aturan teknis yang ketat. Setiap badan publik diwajibkan hadir 15 menit sebelum sesi dimulai. Presentasi materi dan pendalaman melalui sesi tanya jawab harus disampaikan langsung oleh kepala atau pimpinan, bukan oleh petugas Pelaksana Pengelola Informasi Publik (PPID) tingkat lanjut. Terdapat konsekuensi hukum dan prosedural yang tegas terhadap ketidakhadiran; badan publik yang tidak mengirimkan pimpinannya secara otomatis dianggap mundur diri dari proses penilaian E-Monev 2026. Ferid mengingatkan seluruh peserta untuk memastikan kehadiran pimpinan guna menghindari diskualifikasi. "Karena itu, seluruh peserta diminta memastikan kehadiran pimpinan dan mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan," tegasnya. Ketatnya aturan ini bertujuan memastikan akuntabilitas dan komitmen nyata dari kepala organisasi terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, bukan sekadar kewajiban administratif.