OJK Legalkan Merger Dua Bank Syariah di Sumut, Targetkan Aset Melampaui Rp28 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan dua entitas perbankan syariah di Sumatra Utara, menandai langkah strategis penguatan industri keuangan syariah di daerah. Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tertanggal 4 November 2026, PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan digabungkan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Aksi korporasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di wilayah tersebut.

Proses legalisasi penggabungan ini ditandai dengan penyerahan dokumen keputusan oleh Triyoga Laksito, Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara, kepada pengurus dan calon pengurus bank hasil penggabungan pada Selasa, 10 November 2026. Langkah ini merupakan respons atas kebutuhan penguatan fundamental bank untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat serta memenuhi regulasi modal inti minimum yang berlaku di industri perbankan.

Strategi Penguatan Modal dan Daya Saing

Menurut Triyoga, konsolidasi ini bukan sekadar merger administratif, melainkan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing. OJK menekankan bahwa kedua entitas ini harus menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar bank hasil penggabungan menjadi entitas yang sehat dan adaptif. "Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional," ujar Triyoga dalam keterangannya pada 11 November 2026.

Proyeksi Keuangan dan Tahapan Efektivitas

Usai bergabung, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan pertumbuhan signifikan dalam strukturnya. Estimasi kunci pasca-merger meliputi:

• Total aset yang diproyeksikan melampaui Rp28 miliar.
• Modal inti yang meningkat menjadi lebih dari Rp6 miliar.
• Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang mencapai lebih dari 40%.

Penggabungan ini akan berlaku efektif secara resmi setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan. Dengan penguatan permodalan tersebut, bank diharapkan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan dan melayani masyarakat Sumatra Utara secara lebih luas.