Pramono Anung Luncurkan Program Beasiswa Luar Negeri untuk Santri Mampu Kurang Berprestasi di DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia dengan menyiapkan program beasiswa pendidikan luar negeri bagi santri berprestasi dari keluarga kurang mampu. Inisiatif ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan struktural sekaligus memperluas akses pendidikan berkualitas bagi lapisan masyarakat Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen tersebut di hadapan para tokoh agama dan santri, menandakan pergeseran prioritas kebijakan dari sekadar bantuan tunai menjadi investasi jangka panjang pada kapabilitas intelektual dan spiritual generasi muda.

Mekanisme Beasiswa Jakarta Unggul dan Kolaborasi LPDP Pusat

Program yang dikenal sebagai Beasiswa Jakarta Unggul atau LPDP Jakarta ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Berbeda dengan skema beasiswa umum, mekanisme rekrutmen ini menekankan pada dua kriteria utama: kemampuan akademik yang unggul dan latar belakang ekonomi keluarga yang rendah. Pramono Anung menjelaskan bahwa tujuan spesifik dari beasiswa ini adalah mendukung santri untuk memperdalam studi agama di negara-negara Arab, seperti Mesir dan Arab Saudi. "Kalau tahun depan LPDP DKI Jakarta sudah bisa kita gulirkan, saya berkeinginan bahwa sebagian digunakan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu tetapi mempunyai prestasi akademis yang bagus untuk bisa bersekolah ke luar negeri, apakah itu ke Mesir, ke Saudi Arabia, dan sebagainya," ujar Pramono dalam acara Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026. Selain pembiayaan biaya kuliah, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyediakan dukungan peningkatan kompetensi bahasa bagi calon penerima yang memenuhi syarat, sebuah langkah konkret untuk mempersiapkan peserta didik secara holistik sebelum keberangkatan.

Ekspansi Keadilan Pendidikan Melalui Kebijakan Sekolah Swasta Gratis

Selain beasiswa luar negeri, Gubernur Pramono menginisiasi perluasan akses pendidikan dasar melalui kebijakan Sekolah Swasta Gratis, yang dituntaskan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kebijakan ini berpotensi diintegrasikan dengan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren dan madrasah, tergantung pada ketersediaan APBD. "Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren," katanya. Komitmen ini melengkapi berbagai program unggulan sebelumnya seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta pemutihan ijazah. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta yang tercatat sebesar 85,05 pada tahun 2025, tertinggi secara nasional, menjadi landasan optimisme bahwa investasi pada pendidikan agama dan umum akan terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. KH Muhyidin Ishaq, Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peran strategis pesantren dalam membentuk karakter generasi yang berilmu dan toleran.