Menghindari Hukuman Mati, Kurir 29 Kilogram Sabu Jaringan Aceh-Jambi Dikenakan Vonis 20 Tahun

Pengadilan Negeri Medan secara resmi menjatuhkan vonis pidana penjara selama 20 tahun kepada Muhammad Rizal, terdakwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 29 kilogram dalam jaringan lintas daerah Aceh-Jambi. Putusan ini dibacakan secara virtual pada Selasa (10/11/2026) di ruang sidang Kartika PN Medan, sebuah keputusan yang dinilai lebih ringan dari tuntutan awal yang mengancam nyawa terdakwa.

Vonis ini dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Monita Honeisty Br Sitorus setelah menyatakan Rizal terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain penjara 20 tahun, terdakwa yang berasal dari Desa Gampong Baro, Kabupaten Aceh Timur, juga didenda Rp1 miliar yang harus dibayar mengangsur dalam tiga tahun. Jika terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda tersebut, hukuman pengganti berupa penjara selama 140 hari akan berlaku.

Justifikasi Hukum dan Pertimbangan Peran Terdakwa

Majelis hakim membebankan hukuman berat dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Namun, terdakwa mendapatkan kelonggaran dalam aspek meringankan karena ia mengakui perbuatannya dan dinilai bukan sebagai bandar narkotika, melainkan hanya berperan sebagai orang yang dipekerjakan untuk mengangkut dan mengirimkan barang haram tersebut. Status ini menjadi pembeda utama yang menyelamatkan Rizal dari hukuman mati. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lenny Panjaitan dari Kejaksaan Negeri Belawan sebelumnya menuntut Rizal dengan pidana mati karena dianggap secara langsung terlibat dalam penyelundupan 29 kilogram sabu-sabu tersebut.

Respons Hukum dan Masa Depan Penegakan Narkotika

Menanggapi putusan pengadilan ini, terdakwa Muhammad Rizal menyatakan menerima vonis tersebut tanpa mengajukan banding. Sementara itu, pihak JPU Lenny Panjaitan menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, baik menerima vonis maupun mengajukan banding. Kasus ini kembali menyoroti seriusnya ancaman jaringan narkotika lintas provinsi, khususnya rute Aceh-Jambi, serta menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum di mana peran kelicikan logistik dapat menentukan berat-ringannya hukuman dalam sistem peradilan Indonesia.