Menaker Yassierli Dorong LKS Tripnas Kawal Revisi UU K3 dan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan penekanan kuat agar Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) periode 2023–2026 dapat terus menjaga ruang dialog antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha. Langkah strategis ini dianggap krusial untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan tetap responsif terhadap dinamika lapangan kerja. Harapan ini disampaikan Yassierli dalam acara Apresiasi LKS Tripnas di Jakarta, Selasa (10/11/2026), yang menandai puncak evaluasi kinerja kelembagaan tripartit nasional.

Optimalisasi Kapasitas dan Kompetensi

Sebagai wujud apresiasi atas kerja keras bersama, Yassierli mengapresiasi capaian LKS Tripnas yang berhasil merestrukturisasi Badan Pekerja dari satu entitas menjadi tiga bidang spesifik: Bidang Tata Kelola, Bidang Regulasi, dan Bidang Produktivitas. Perubahan struktural ini berdampak nyata pada output kebijakan, di mana forum ini sukses menghasilkan 41 Pokok Pikiran dan 20 Rekomendasi Strategis yang telah disepakati dalam Sidang Pleno. Selain itu, LKS juga sukses menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Ahli Produktivitas, sebuah program vital untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi tenaga kerja Indonesia di tengah kompetitifnya pasar global. Keberhasilan ini ditopang oleh keberadaan Sekretariat LKS Tripnas yang profesional serta fasilitas gedung yang representatif, yang memastikan optimalisasi fungsi konsultasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Agenda Prioritas Regulasi Mendatang

Masukan aktif LKS Tripnas periode berikutnya akan diarahkan pada agenda legislasi prioritas yang mendesak, meliputi:

• Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (K3) yang ditargetkan mulai dibahas pada tahun 2027.
• Pengaturan yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja modern.
• Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI memiliki komitmen penuh untuk merevisi aturan K3 dengan melibatkan perspektif semua pihak. Keterlibatan pekerja, buruh, dan pengusaha dinilai mutlak untuk memastikan penyempurnaan regulasi tersebut tetap menempatkan perlindungan keselamatan pekerja di tempat kerja sebagai aspek utama yang tidak dapat dikompromikan.

Kolaborasi multi-stakeholder ini diharapkan dapat melahirkan regulasi yang tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang aman dan produktif bagi pemberi kerja di masa mendatang.