Mahfud MD Sarankan Gibran Prioritaskan Pengunduran Diri untuk Hindari Kegaduhan Pemakzulan

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan lebih terhormat dan efisien jika memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden ketimbang melalui mekanisme pemakzulan. Menurut Mahfud, langkah sukarela tersebut dapat menyelesaikan persoalan politik yang tengah memanas secara cepat dan lunak, sekaligus menghindari keterbukaan informasi sensitif yang kerap terjadi dalam forum pemakzulan.

Hal ini disampaikan Mahfud melalui podcast Terus Terang di kanal YouTube-nya, dikutip pada Rabu (11/11). Ia menggarisbawahi bahwa proses pemakzulan berpotensi memicu "kegaduhan berkepanjangan" karena berbagai latar belakang dan alasan teknis akan terkuak di depan publik. "Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi... Ya sudah, mundur saja, itu terhormat," tutur Mahfud, menekankan bahwa pengunduran diri adalah jalan keluar yang paling elegan bagi kepentingan bangsa.

Mekanisme Paralel dan Syarat Penghentian Proses

Meskipun mengimbau pengunduran diri, Mahfud menegaskan bahwa proses hukum pemakzulan tetap harus berjalan secara paralel selama Gibran Rakabuming belum secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pernyataan pendapat yang mulai diajukan oleh anggota DPR dan beberapa fraksi adalah bagian dari prosedur yang harus dihormati. "Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan... proses pemakzulan jalan terus," jelas Mahfud. Ia menambahkan bahwa seluruh proses tersebut akan otomatis berubah menjadi mekanisme berhenti karena pengunduran diri begitu surat resmi tersebut diterima, sehingga mengesampingkan jalur pemakzulan.

Pertahanan terhadap Wacana Pemakzulan Presiden

Dalam pernyataan yang sama, Mahfud MD juga menepis wacana kontroversial yang menyebut pemberhentian Wakil Presiden harus disertai dengan pemberhentian Presiden Prabowo Subianto. Mahfud menilai wacana tersebut sebagai upaya untuk menghentikan proses pemakzulan Gibran dengan melampirkan alasan yang tidak relevan. "Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah... Dan tidak ada yang menggugat juga," tegasnya. Ia menegaskan bahwa karier Prabowo yang selalu melampirkan dokumen resmi menjadi bukti kuat bahwa tidak ada substansi hukum untuk memberhentikannya secara bersamaan, sehingga fokus negara harus tetap tertuju pada penyelesaian masalah spesifik di posisi Wakil Presiden.