KPK Geledah Enam Lokasi Terkait Kasus Korupsi Jalan Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi strategis pada 9-10 November 2026 untuk mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Langkah tegas ini merupakan bagian dari pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah menjerat sejumlah pejabat dan kontraktor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik telah mengamankan barang bukti elektronik dan dokumen kunci dari rangkaian penggeledahan maraton tersebut.

Fokus utama penyidikan saat ini ditujukan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan II BBPJN Sumut. Sebelum penggeledahan ini, KPK telah menahan tujuh tersangka utama pada 22 Oktober 2026. Identitas mereka mencakup mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH, Kepala Satker PJN Wilayah I DE dan RP, serta mantan PPK dan Direktur perusahaan terkait yang terlibat dalam skema pengaturan proyek.

Rangkaian Penanganan Kasus Sejak Juni 2025

Jejak kasus ini bermula dari OTT pada 26 Juni 2025 yang langsung menetapkan lima tersangka, antara lain Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan Dirut PT Dalihan Natolu Group, Muhammad Akhirun. Pada Mei 2026, lembaga antirasuah itu mengumumkan pengembangan penyidikan, yang berlanjut dengan penetapan delapan tersangka tambahan pada Oktober 2026. Penahanan dilakukan secara bertahap, dengan pengecualian sementara terhadap satu tersangka inisial DE yang masih dalam proses pemeriksaan intensif sebelum penggeledahan November ini.

Penyelidikan Mendalam dan Dampak Hukum

Penggeledahan keenam lokasi—yang mencakup kantor Satker Wilayah I dan II serta rumah para tersangka dan mantan pejabat—merupakan upaya krusial untuk memetakan alur distribusi dana. Dokumen elektronik yang disita akan dianalisis untuk mengungkap seberapa besar kerugian negara dan jaringan perizinan yang disalahgunakan. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi integritas pengadaan infrastruktur jalan nasional di wilayah Sumut, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi sorotan utama publik. KPK berkomitmen menyelesaikan penyidikan ini secara tuntas hingga ke akar-akarnya.