KPK Dalami Plt. Bupati Pemalang Terkait 'Modal Politik' Kampanye Pilkada 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang berinisial N sebagai saksi pada Selasa (10/11), untuk mendalami isu biaya kampanye selama Pilkada 2024. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting dalam mengonfirmasi narasi yang berkaitan dengan dugaan kebutuhan modal politik dari Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro (AW), yang saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pendalaman materi terhadap N dilakukan untuk mengkonfirmasi kesaksian-kesaksian sebelumnya terkait kebutuhan biaya kampanye yang diduga besar. Menurut Budi, informasi ini krusial karena berkaitan langsung dengan dugaan penerimaan-penerimaan uang yang mengalir kepada AW selama proses Pilkada hingga masa jabatannya. Pemeriksaan ini menunjukkan bagaimana KPK berupaya memetakan alur dana dan tekanan politik yang terjadi di balik terpilihnya kepala daerah tersebut.

Dua Klaster Pemerasan dan Peran Loyalitas Bupati

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026, yang berujung pada penetapan empat orang tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan pada 30 Juli 2026. Dalam klaster pertama, AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, diduga melakukan pemerasan terhadap jajaran Pemkab Pemalang dan pihak swasta. KPK menduga AW melalui GH meminta uang untuk kepentingan pribadi, dengan total dana yang dikumpulkan mencapai Rp1,98 miliar. Peran GH di sini dinilai sentral sebagai tangan kanan Bupati dalam eksekusi praktik pungli tersebut.

Jejak Otentik Informasi dan Ancaman dari Internal

Sementara itu, klaster kedua mengungkap modus yang lebih kompleks dan mengkhawatirkan karena melibatkan elemen internal lembaga penegak hukum. Klaster ini berkaitan dengan dugaan pemerasan LBS terhadap AW yang melibatkan SBD, seorang anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK, dan ayahnya, LBS. SBD diduga memberikan informasi rahasia terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian dieksploitasi oleh LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK. Ditemukannya praktik jual-beli informasi di dalam sistem ini menjadi indikator serius terkait integritas penanganan kasus korupsi di tingkat daerah, yang kini menjadi sorotan utama publik.