KPK Dalami Cakupan Pemerasan LBS: Dari Pemalang hingga Sorong Selatan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali kedalaman praktik korupsi transaksional yang melibatkan tersangka Lilik Budi Suprianto (LBS) melalui pemeriksaan saksi-saksi kunci. Pada Selasa (10/11), lembaga antirasuah ini memeriksa Bupati Sorong Selatan berinisial PK dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S. Fokus utama dari pemeriksaan tersebut adalah untuk memetakan apakah pola dugaan pemerasan yang dilakukan LBS terbatas hanya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang atau telah menyebar ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi yang sedang berjalan untuk mengungkap skema suap dan pemerasan yang sistematis. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa keterangan dari para saksi daerah tersebut akan menjadi kunci vital dalam menentukan jangkauan aksi kriminal LBS.

Jejak Modus Operandi di Dua Klaster Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juli 2026 yang kemudian menetapkan empat tersangka pada 30 Juli 2026. Perkara ini dibagi menjadi dua klaster utama. Klaster pertama melibatkan dugaan pemerasan oleh Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro (AW), beserta orang kepercayaannya, MH alias GH. Dalam klaster ini, KPK menengarai adanya pengumpulan uang mencapai Rp1,98 miliar dari berbagai perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi AW. Sementara itu, klaster kedua berfokus pada upaya pemerasan terhadap AW sendiri, yang dilakukan oleh SBD (staf administrasi Polri di KPK) bekerja sama dengan ayahnya, LBS.

Implikasi Hukum dan Cakupan Jaringan Korupsi

Dalam klaster kedua, LBS diduga memanfaatkan informasi sensitif terkait proses administrasi penanganan perkara yang dibocorkan oleh SBD. Informasi tersebut kemudian digunakan LBS untuk menawarkan jasa pengurusan perkara kepada AW. Budi Prasetyo menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini bertujuan untuk memutus rantai praktik ilegal yang melibatkan pejabat publik di berbagai tingkatan. Langkah KPK dalam memeriksa pejabat dari luar Pemalang seperti Bupati Sorong Selatan dan Sekda Purworejo mengindikasikan adanya indikasi jaringan yang lebih luas dari apa yang awalnya terlihat. Penelusuran ini akan menentukan apakah LBS merupakan aktor tunggal di Pemalang atau memiliki pengaruh dan modus serupa di daerah lain.