Kapolri Suyudi Ario Seto Bakal Tentukan Majelis Etik untuk Listyo Sigit di Kasus Penyadapan Presiden

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto segera menetapkan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mengadili mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Langkah tegas ini diambil karena Listyo masih berstatus anggota Polri aktif dan tengah terjerat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, menegaskan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus bagi Listyo, menyebut bahwa sistem dan prosedur Polri berlaku sama untuk setiap terduga pelaku pelanggaran etik tanpa diskriminasi.

Isir menjelaskan bahwa perangkat komisi sidang akan ditentukan langsung oleh Kapolri dan segera diinformasikan kepada publik. Meskipun jadwal sidang etik untuk tiga tersangka lainnya belum ditetapkan karena mereka masih menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri, Isir menjamin seluruh terduga pelanggar, termasuk Listyo, pasti akan menjalani sidang komisi kode etik. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan minggu depan dengan kecepatan waktu yang dioptimalkan untuk mempercepat proses hukum.

Preseden Hukum: Pemecatan Irjen Ahrie Sonta dan Status Tersangka

Kasus ini menegakkan preseden hukum yang jelas. Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Kadivkum Polri yang juga tersangka, telah dijatuhi sanksi pemecatan dalam sidang etik pada Selasa (10/11) lalu. Ahrie didakwa menggunakan kewenangannya saat menjabat Plt Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional. Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yaitu Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait penyalahgunaan hak istimewa.

Ancaman Hukum dan Dampak Jaringan Penyadapan

Temuan awal kepolisian mengungkap bahwa jangkauan penyadapan ini meluas melampaui Presiden Prabowo Subianto saja. Daftar target mencakup para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Empat jenderal aktif, termasuk Listyo yang kini merangkap sebagai eks Kepala Kantor Staf Kepresidenan, menjadi fokus utama penanganan kasus ini. Dengan penahanan fisik dan proses sidang etik yang berjalan simultan, institusi Polri menunjukkan komitmen untuk menyehatkan organisasi dari praktik-praktik ilegal yang mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga negara.