Indonesia-Malaysia Siapkan Dewan Halal MINDHaC sebagai Fondasi ASEAN Halal Council 2027

Pemerintah Indonesia dan Malaysia resmi membahas pembentukan Dewan Halal Malaysia-Indonesia (MINDHaC) sebagai langkah strategis penguatan kerja sama bilateral di bidang jaminan produk halal. Pertemuan tingkat tinggi ini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), dan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, yang digelar di Kantor BPJPH, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis sertifikasi, tetapi juga diproyeksikan menjadi landasan kuat menuju terbentuknya ASEAN Halal Council di tahun depan.

Visi Strategis Memperkuat Ekosistem Halal Regional

Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH, menegaskan bahwa sinergi antara dua negara terbesar di kawasan Asia Tenggara ini memiliki potensi strategis untuk mendorong pengembangan ekosistem halal secara global. Ia menilai kolaborasi kedua negara akan menjadi fondasi penting untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. "Upaya ini merupakan stepping stone menuju ASEAN Halal Council. Kami berharap pada September 2027, dewan regional tersebut sudah terbentuk. Saat ini, kita akan membahas kerangka kerja sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan tersebut," ujar Haikal. Pembahasan teknis telah dimulai awal pekan ini, dengan fokus utama pada penyusunan kerangka kerja kolaboratif yang integratif.

Lebih dari Sekadar Sertifikasi: Membuka Pintu Integrasi Ekonomi

Dari sisi Malaysia, Sirajuddin Suhaimee, Ketua Pengarah JAKIM, menekankan bahwa cakupan kerja sama ini jauh melampaui sekadar pengakuan dan sertifikasi halal. Kolaborasi ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memfasilitasi perdagangan, mengurangi hambatan birokrasi, serta memperkuat integrasi ekonomi kedua negara. Sirajuddin menyoroti keberhasilan penyelenggaraan Halal Summit (H20) di Jakarta pada September lalu sebagai bukti nyata sinergi yang ada. "Sinergi kedua negara diharapkan dapat menjadi rujukan internasional dalam pengembangan standar dan rantai pasok halal yang mengedepankan prinsip syariah, profesionalisme, dan integritas," katanya. Beberapa poin kunci yang menjadi fokus pembahasan kerangka kerja MINDHaC antara lain:

• Pembentukan dewan bersama untuk standarisasi dan regulasi produk halal.
• Optimalisasi fasilitasi perdagangan lintas batas untuk mengurangi hambatan non-tarif.
• Persiapan infrastruktur kelembagaan menuju ASEAN Halal Council.

Dengan adanya MINDHaC, kedua negara kini bergerak selaras untuk memastikan posisi sentral mereka dalam industri halal dunia. Langkah ini menandai transisi dari kerja sama parsial menuju arsitektur kelembagaan regional yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka panjang.