PB PII Minta Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Diusut Tuntas, Ancam Kedaulatan Negara

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) secara tegas mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto, sebuah tindakan yang dinilai mengancam kedaulatan negara. Di tengah meningkatnya tensi terhadap keamanan data elektronik, langkah ini dipandang sebagai upaya krusial untuk menjaga integritas institusi negara dari intervensi yang berpotensi melumpuhkan fungsi eksekutif. Amsal Alfian, Ketua Umum PB PII, menyatakan bahwa jika praktik penyadapan ilegal dan penghapusan data ini bertujuan untuk mengintimidasi atau mengendalikan negara demi kepentingan tertentu, maka proses investigasi harus dilakukan secara serius dan mendalam di Jakarta.

Dalam pernyataan resminya yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026, Amsal menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan tanpa tebang pilih. "Usut tuntas, bongkar jaringannya, dan berantas praktik yang terbukti merusak sendi negara sampai ke akar-akarnya," ujar Amsal. Penekanan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelaksana di lapangan, tetapi juga harus menjangkau aktor intelektual, pemberi perintah, dan penyandang dana yang diduga berada di balik jaringan kejahatan tersebut.

Dorong Penegakan Hukum Selaras dengan Hak Konstitusional

Argumen PB PII didasari oleh konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Amsal mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap hak konstitusional ini melalui penyadapan ilegal merupakan ancaman serius terhadap tatanan hukum negara. Oleh karena itu, transparansi dalam pengusutan kasus ini menjadi prasyarat mutlak agar publik dapat melihat adanya komitmen nyata dari pemerintah dalam memberantas praktik yang merusak sendi-sendi negara.

Selain isu keamanan siber, PB PII juga memetakan sejumlah masalah hukum lainnya yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut adalah poin-poin utama yang didorong untuk ditindaklanjuti:

• Pengusutan dugaan manipulasi ekspor, praktik under invoicing, dan transfer pricing tidak wajar yang merugikan penerimaan negara.
• Evaluasi ketat fasilitas perpajakan bagi perusahaan yang diduga menyalahgunakan insentif atau melanggar kewajiban pajak.
• Investigasi menyeluruh terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguasaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.

Fokus Sanksi Korporasi dan Ketahanan Energi Nasional

Dalam penanganan kasus lingkungan dan sektor korporasi, PB PII menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan. Sebaliknya, sanksi harus diterapkan pada pemilik manfaat dan jaringan pembiayaan yang terbukti terlibat, termasuk potensi pencabutan izin operasi dan penyitaan aset melalui proses hukum yang berlaku. Sikap keras ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang signifikan bagi korporasi yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Menutup pandangannya, PB PII juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan ekspor gas. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan energi domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengintegrasikan penegakan hukum atas kasus penyadapan, korupsi pajak, dan lingkungan, PB PII berharap dapat tercipta ekosistem negara yang bersih, aman, dan berdaulat di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global.