DPR Desak Evaluasi Pajak Pembalut, Usulkan Jadi Kebutuhan Pokok

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut wanita. Dia mengusulkan agar pembalut dan produk menstruasi lainnya masuk kategori kebutuhan pokok perempuan untuk menjamin keterjangkauannya. Puan menegaskan pembalut bukan barang sekunder, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi perempuan secara rutin untuk menjaga kesehatan reproduksi.

Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah masyarakat mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk yang menjadi kebutuhan dasar perempuan di tengah tekanan biaya hidup dan kenaikan harga kebutuhan rumah tangga.

Dasar Usulan Evaluasi Pajak

Puan memahami pengenaan pajak terhadap pembalut bukan kebijakan baru. Namun, aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. "Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder," ujarnya. Puan mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan pajak terhadap produk menstruasi, dengan memandang pembalut sebagai kebutuhan biologis esensial dan kebutuhan dasar kesehatan perempuan.

Dampak Terhadap Kelompok Rentan

Puan menyoroti dampak pajak pembalut terhadap perempuan berpenghasilan terbatas dan keluarga rentan. Pembelian produk menstruasi merupakan pengeluaran berulang yang harus dipenuhi bersamaan dengan kebutuhan rumah tangga lainnya. "Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan," kata Puan. Dia meminta pemerintah mendengar pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah sebelum menentukan kebijakan.