Prabowo Perintahkan Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Bencana Susulan di Sumatra

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah terdampak bencana di Sumatra. Arahan strategis ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/11/2026), yang bertujuan mengevaluasi kinerja penanggulangan pascabencana serta mengantisipasi potensi bencana susulan menjelang puncak musim hujan. Langkah ini diambil guna memitigasi risiko hidrometeorologi basah yang mengancam wilayah yang belum sepenuhnya pulih.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatra, menegaskan urgensi mitigasi proaktif. Tito melaporkan bahwa terdapat 41 bencana susulan yang terjadi di berbagai daerah terdampak di Sumatra selama periode April hingga November 2026. "Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana dengan operasi modifikasi cuaca. Kalau pun ada, minimal [curahnya]. Kalau seandainya terjadi banjir, maka kita sudah siap dengan seluruh sarana-prasarana, tenda, makanan, dan lain-lain untuk masyarakat kita yang terdampak," ujar Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden.

Strategi Teknis Modifikasi Cuaca

Kepala BMKG, Prof. Teuku Faisal Fathani, menjelaskan mekanisme teknis OMC yang akan diterapkan untuk menekan risiko bencana. Faisal menyampaikan bahwa BMKG bekerja sama dengan BNPB dalam mengidentifikasi daerah rawan dan menjalankan rencana mitigasi. OMC dilakukan melalui dua metode utama:

• Arah jatuhnya hujan: Mengarahkan jatuhnya curah hujan sejak dari hulu pembentukan awan ke daerah perairan atau area yang tidak membahayakan permukiman dan infrastruktur kritis.
• Penggunaan bahan semai: Memanfaatkan bahan semai kecil (kurang dari 2 mikron), flare, atau kapur tohor untuk mencegah kondensasi sehingga awan terpecah dan hujan dapat dicegah.

Faisal juga menekankan bahwa pemerintah daerah yang terdampak dapat menetapkan status siaga darurat bencana agar BNPB dapat melakukan OMC di bawah supervisi BMKG.

Pemantauan Hujan Ekstrem dan Normalisasi Sungai

Menurut Faisal, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan pada November-Desember, dengan puncak musim hujan diperkirakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu Desember, Januari, dan Februari. BMKG telah menyiarkan informasi peringatan dini di laman resminya yang mencakup curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, hingga kualitas udara, dengan cakupan detail hingga tingkat kecamatan dengan status waspada, siaga, dan awas. Fokus utama lainnya adalah melindungi daerah yang infrastruktur sungai di dalamnya belum rampung. "Kita ketahui ada 38 sungai yang belum atau sedang dalam proses normalisasi. Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar. Itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan," tambah Faisal.