Tenggat 14 Hari: Prabowo Dimiliki Waktu Terbatas untuk Ajukan Dua Calon Wakil Presiden ke MPR

Menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, proses pengisian jabatan di kabin utama negara kini memasuki fase krusial. Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden baru kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Juru bicara hukum pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penghitungan waktu ini dimulai setelah MPR resmi mengirimkan surat pemberitahuan kekosongan jabatan kepada Istana.

Mekanisme ini diawali oleh rapat internal MPR yang membutuhkan waktu tiga hari untuk memutuskan dan menyatakan terjadinya kevakuman wakil presiden. Setelah itu, MPR akan mengirimkan surat resmi yang meminta Presiden segera mengajukan dua nama calon beserta persyaratannya untuk diverifikasi oleh tim MPR. Yusril menjelaskan, "Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR." Ketentuan 14 hari ini merupakan batas maksimal, namun Presiden memiliki fleksibilitas untuk menyerahkan nama lebih awal jika sudah diputuskan.

Kewenangan Penuh Presiden dan Konsultasi Koalisi

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Meskipun demikian, secara politik, Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 untuk memastikan transisi yang mulus dan soliditas pemerintahan.

Latar Hukum dan Target Penyelesaian Akhir 2026

Pengisian jabatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan aturan tersebut, calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Secara prosedural, setelah menerima pengajuan dua nama dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden. Yusril optimis bahwa seluruh tahapan birokrasi dan politik ini dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat. "Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," pungkas Yusril, menandai akhir era transisi kepemimpinan wakil presiden di Indonesia.