ATR/BPN Resmi Cabut Izin HGU 11 Perusahaan Pembakar Lahan Kalimantan dalam 5 Kategori Berbeda

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) dari 11 perusahaan yang teridentifikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Keputusan strategis ini diambil berdasarkan hasil penelusuran komprehensif oleh Kementerian ATR/BPN serta rekomendasi langsung dari Bareskrim Mabes Polri, menandai komitmen negara dalam menuntaskan akar masalah deforestasi dan polusi kabut asap yang kerap menghantam kawasan tersebut. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengumumkan pencabutan izin ini dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin.

Sebanyak 11 perusahaan yang HGU-nya dicabut tersebut tidak didiskualifikasi secara seragam, melainkan dikelompokkan menjadi lima kategori atau klaster berdasarkan status hukum, tingkat kerusakan, dan kelayakan mitigasi lahan mereka. Poin-poin utama klaster ini mencakup: PT MIB (Kalsel), PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT BSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API (Kalbar), serta PT JMS dan PT STP (Kaltim). Klasifikasi ini memastikan bahwa sanksi yang diberikan bersifat proporsional dan terukur, bukan sekadar hukuman administratif semata.

Penjabaran Lima Klaster Pencabutan HGU

Nusron menjelaskan rincian dari kelima klaster tersebut. Klaster pertama ditujukan kepada perusahaan yang dinilai gagal memitigasi kebakaran di lahannya, dengan catatan lahan mereka kerap dilanda karhutla. Perusahaan yang masuk ke dalam kategori ini antara lain PT MIB di Kalimantan Selatan, PT RKA, dan PT SKM di Kalimantan Barat. Klaster kedua adalah perusahaan yang HGU-nya telah kadaluarsa atau habis pada tahun 2020, sehingga asetnya secara otomatis akan diambil alih oleh negara. Contoh nyatanya adalah PT BSLT yang menempati lahan seluas 2.300 hektare. Klaster ketiga mencakup perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun proses penerbitan HGU-nya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Nusron menyebutkan PT ANI dengan lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AIR (dalam sumber disebut PT AIR, namun daftar awal memuat PT AER, ini perlu diverifikasi, namun teks asli sumber mengatakan PT AIR seluas 5.134 hektare, sementara daftar nama di paragraf sebelumnya ada PT AER, namun klaster 3 spesifik menyebut PT AIR, biasanya ini typo di berita asli, tapi kita ikuti teks: "PT AIR seluas 5.134 hektare").
Sedangkan klaster keempat adalah pencabutan parsial atau sebagian, yang diterapkan karena area lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen dari total luas HGU perusahaan tersebut. Klaster ini merujuk pada PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, dengan luasan lahan seluas 1.510 hektare. Terakhir, klaster kelima ditujukan untuk perusahaan yang masih dalam tahap kajian mendalam, yang meliputi PT STP, PT API, dan PT JMS.

Masifkan Pengawasan Pasca-Pencabutan

Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa pencabutan izin bukan merupakan akhir dari proses akuntabilitas, melainkan awal dari mekanisme pengawasan ketat. Seluruh perusahaan yang telah dicabut HGU-nya, maupun yang masih dalam tahap kajian, akan terus dipantau secara berkala oleh otoritas terkait untuk memastikan tidak adanya kejahatan lingkungan berulang, khususnya pembakaran lahan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi industri kelapa sawit dan pertambangan di Kalimantan, serta mempercepat pemulihan ekologis lahan-lahan kritis yang selama ini menjadi titik api karhutla tahunan. Dengan mengambil alih lahan dari tangan pelaku yang terbukti lalai, negara kini memegang kendali penuh atas pengelolaan kembali area tersebut demi kelestarian lingkungan.