Pengajuan Hibah Rp25 Miliar Gus Iqdam Ditolak Pemprov Jatim, Kenali Aturan Selektif APBD

Proposal permohonan dana hibah sebesar Rp25 miliar yang diajukan oleh Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid alias Gus Iqdam kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2027 resmi ditolak. Dana tersebut rencananya diprioritaskan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, membenarkan adanya pengajuan tersebut namun menegaskan bahwa penolakan ini merupakan hasil dari evaluasi strategis terhadap kemampuan keuangan daerah yang semakin terkontrol ketat.

Adhy Karyono menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memberikan dana hibah secara otomatis meskipun pengajuan dilakukan melalui proposal yang sah. Setiap permohonan harus melewati proses selektivitas tinggi dengan mempertimbangkan dampak langsung bagi masyarakat luas serta ketersediaan anggaran yang terbatas. "Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang. Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (9/11). Penolakan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman teknis mengenai mekanisme distribusi bantuan publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyesuaian Alokasi Hibah di Tingkat Kabupaten

Dalam dinamika yang sama, yayasan tersebut juga mengajukan permohonan bantuan sebesar Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk APBD 2027. Beky Herdihansah, Wakil Bupati Blitar, mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah melalui pembahasan mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar. Hasil dari rapat tersebut adalah pengurangan signifikan nilai alokasi dari Rp4,7 miliar menjadi hanya Rp2,3 miliar. "Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar," jelas Beky. Kejadian ini menjadi preseden penting bagi lembaga nirlaba yang mengharapkan dukungan finansial pemerintah, menunjukkan bahwa plafon bantuan sering kali disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan prioritas program daerah.

Landasan Hukum dan Syarat Mutlak Penerima Hibah

Pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini menegaskan bahwa hibah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pihak penerima yang telah ditetapkan peruntukannya secara spesifik. Sifat pemberian hibah ini diklasifikasikan sebagai tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali diatur lain oleh perundang-undangan.

Permendagri 77/2020 menetapkan bahwa penerima hibah dapat berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Secara spesifik, bagi yayasan atau organisasi kemasyarakatan, terdapat persyaratan administrasi ketat yang harus dipenuhi. Poin-poin prasyarat utama meliputi:

• Sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum;
• Berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah terkait;
• Memiliki sekretariat atau tempat kedudukan yang jelas;
• Adanya penetapan peruntukan dana yang jelas dan terukur.