Pemkab Lombok Timur Alokasi Rp4,32 Miliar untuk 12 Mobil Listrik Dinas Kepala OPD

Pemkab Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,32 miliar untuk pengadaan 12 unit mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan dinas kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini menjadi bagian dari rencana besar pembaruan armada kendaraan dinas di tahun 2026, di mana setiap unit diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp360 juta. Langkah strategis ini diambil untuk menggeser penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke teknologi listrik, sesuai dengan tren global dan instruksi pemerintah pusat.

Lalu Moh Azmi, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Lombok Timur, menjelaskan bahwa sosialisasi pengadaan mobil listrik telah selesai dilaksanakan, termasuk sesi test drive yang diikuti oleh para pejabat eselon II. Azmi menegaskan bahwa pemilihan OPD penerima mobil listrik didasarkan pada pertimbangan strategis, yakni unit kerja yang memiliki potensi signifikan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). "Untuk jumlahnya sekitar 12 unit dan pengadaan akan dilakukan setelah pengesah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setelah itu baru kami laksanakan," ujar Azmi saat memberikan keterangan di Lombok Timur.

Pertimbangan Merek dan Ketersediaan Stok

Mengenai spesifikasi kendaraan, pemerintah daerah saat ini sedang mempertimbangkan dua merek utama, yaitu BYD dan Aion. Namun, keputusan akhir tidak sepenuhnya ditentukan oleh preferensi teknis semata, melainkan sangat bergantung pada ketersediaan stok di pasaran. Azmi menyatakan, tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik membuat pemerintah daerah harus cermat dalam memastikan suplai unit. "Namun, keputusan akhir akan bergantung pada ketersediaan stok kendaraan di pasaran," kata Azmi. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pasar kendaraan listrik yang sedang hangat mempengaruhi timeline pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Timur.

Infrastruktur Pendukung dan Dasar Hukum

Untuk memastikan operasional kendaraan berjalan lancar, pemerintah daerah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengisian daya. PT PLN akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), yang mencakup dua titik khusus di lingkungan Kantor Bupati Lombok Timur. Selain itu, setiap OPD yang menerima mobil listrik akan dilengkapi dengan perangkat power charger di dalam unit kerjanya. Kebijakan pengadaan ini merupakan tindak lanjut langsung dari surat edaran tiga kementerian, sehingga pemerintah daerah menyatakan kewajiban untuk melaksanakan pengadaan kendaraan listrik tersebut. "Realisasi pengadaan masih menunggu pengesahan DPA. Setelah dokumen anggaran disahkan, proses pengadaan baru akan dilaksanakan," pungkas Azmi. Inisiatif ini sekaligus mencerminkan komitmen Lombok Timur dalam mengurangi emisi karbon melalui transisi kendaraan dinas.