Parlemen Ekuador Setujui RUU Antimafia: Ancaman Hukuman Penjara Capai 60 Tahun

Majelis Nasional Ekuador pada Senin (9/11) waktu setempat resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Antimafia, sebuah langkah reformasi hukum yang komprehensif untuk memerangi kejahatan terorganisasi. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperberat sanksi pidana, tetapi juga menargetkan celah pendanaan organisasi kriminal sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Pengesahan ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan hukum Ekuador terhadap mafia yang kian mengakar, dengan fokus pada perlindungan hak warga negara dan penegakan keadilan yang lebih tegas. Mishel Mancheno, Ketua Majelis Nasional, mengusulkan RUU ini sebagai jawaban atas urgensi keamanan di negara tersebut.

RUU ini bekerja dengan mengamandemen empat instrumen hukum utama, yaitu Kode Organik Pidana Komprehensif, perundang-undangan narkotika, Undang-Undang Organik tentang Penyitaan Aset, dan Kode Organik Peradilan. Mancheno menegaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk mengembalikan ketenteraman bagi masyarakat Ekuador yang selama ini terganggu oleh ancaman kelompok bersenjata.

Mekanisme Hukuman Kumulatif dan Tindak Pidana Baru

Salah satu poin paling krusial dalam RUU ini adalah pengesahan sistem khusus untuk hukuman kumulatif, yang memungkinkan terpidana menjalani masa penjara hingga 60 tahun jika terbukti melakukan tiga atau lebih tindak pidana serius yang disengaja. Di samping itu, parlemen memperkenalkan tindak pidana baru yang secara spesifik membatasi mobilitas ilegal dan kebebasan sipil yang disalahgunakan oleh kriminal, mencakup:

• Perekrutan individu secara ilegal untuk organisasi kriminal;
• Pemindahan internal paksa warga negara;
• Pengurungan komunitas melalui penggunaan kekerasan atau ancaman.

Pembaru ini ditujukan untuk memutus rantai operasi mafia yang sering melibatkan elemen pemaksaan dan pengendalian wilayah secara brutal.

Sanasi Profesi, Aset Ilegal, dan Peran Eksekutif

Reformasi hukum ini juga memperketat sanksi bagi profesional yang terlibat dalam kejahatan korporasi atau persembunyian aset. Pengacara dan akuntan yang sengaja memfasilitasi tindak pidana akan menghadapi pencabutan izin profesi secara permanen setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, RUU ini memperberat hukuman terkait kejahatan hidrokarbon ilegal dan memperketat pengawasan terhadap narkoba sintetis serta prekursor kimia. Meskipun RUU menyediakan keringanan hukuman bagi informan atau pihak yang bekerja sama dengan aparat yang dapat di verifikasi dan menghasilkan hasil konkret dalam membongkar organisasi, keringanan tersebut tidak berlaku sama sekali untuk kejahatan yang melibatkan nyawa atau integritas seksual anak dan remaja. Setelah disetujui di parlemen, RUU ini kini akan diserahkan kepada Presiden Daniel Noboa sesuai prosedur konstitusional untuk disahkan menjadi hukum yang berlaku. Langkah ini diharapkan menjadi terobosan besar dalam mengurangi dominasi sindikat narkotika di wilayah Andes tersebut.