Dorongan Penguatan Psikologi Forensik untuk Lindungi Korban Kekerasan dari Trauma Berulang

Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menegaskan urgensi pendampingan psikolog forensik bagi perempuan dan anak korban kekerasan selama proses hukum berlangsung. Langkah ini krusial untuk memastikan korban tetap aman dan terhindar dari trauma berulang, sebuah tantangan yang semakin nyata di tengah dinamika penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Simposium Temu Ilmiah Nasional Apsifor (Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia) di Jakarta, Selasa, menyoroti bahwa keberadaan ahli psikologi tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran hukum, melainkan agar sistem hukum tidak keliru membaca kondisi psikologis korban.

Fokus utama dari inisiatif ini adalah melindungi hak korban agar proses mencari keadilan tidak justru menjadi sumber luka baru. Menurut Veronica, pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan trauma yang dialami korban menjadi jembatan antara fakta hukum dan aspek kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pengakuan semakin besarnya peran ahli psikologi dalam sistem hukum, khususnya melalui revisi KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menuntut pendekatan yang lebih sensitive dan berbasis bukti psikologis yang kuat.

Tantangan Pelaksanaan di Daerah dan Pengesahan Pedoman Baru

Implementasi pemeriksaan psikologis di tingkat daerah masih menghadapi hambatan signifikan, mulai dari minimnya kompetensi pemeriksa, variasi penggunaan instrumen asesmen, hingga ketidakpastian waktu penyelesaian kasus. Untuk mengatasi ketimpangan layanan ini, Kementerian PPPA bersama Apsifor tengah merumuskan Pedoman Pemeriksaan Psikologis bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Pedoman ini dirancang menjadi acuan baku agar kualitas layanan tidak lagi bergantung pada individu penanggung jawab, melainkan standar nasional yang sama bagi semua korban di mana pun mereka berada.

• Memastikan ketersediaan dan kompetensi psikolog forensik di seluruh wilayah.
• Menstandarkan instrumen asesmen psikologis yang digunakan dalam proses hukum.
• Mempersingkat waktu penyelesaian asesmen untuk mendukung kecepatan proses peradilan.

Peran Kapasitas Mental dalam Penilaian Keadilan bagi Individu Berdisabilitas

Di samping perlindungan bagi korban, aspek psikologi forensik juga krusial dalam menilai kapasitas mental individu berdisabilitas mental dan intelektual. Natalia Widiasih Raharjanti, Kepala Seksi Psikiatri Forensik PDSKJI, menekankan pentingnya penilaian yang cermat terkait kondisi individu saat peristiwa terjadi dan kemampuan mereka memahami proses hukum. Penilaian ini bertujuan menjamin keadilan bagi individu yang secara hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun memiliki keterbatasan mental atau intelektual.

Rekomendasi ini menegaskan bahwa disabilitas tidak serta-merta menyiratkan ketidakmampuan penuh untuk menjalani peradilan. Pemeriksaan yang tepat sasaran akan menentukan bentuk penanganan yang sesuai kebutuhan individu, memastikan hak atas proses peradilan yang adil tetap terpenuhi dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang kompleks. Kolaborasi antara penyusun pedoman dan asosiasi profesi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah, menjadikan sistem hukum Indonesia lebih berkeadilan dan responsif terhadap trauma korban kekerasan.