P2M: Alarm Bahaya Subsiden Jakarta Sudah Berbunyi, Penerapan Pergub Zona Bebas Air Tanah Dinilai Belum Optimal

- Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah dinilai belum berjalan secara optimal dalam mengendalikan eksploitasi air bawah tanah di ibukota.
- Rio menegaskan bahwa penggunaan air tanah yang berlebihan menjadi kontributor utama terhadap fenomena penurunan muka tanah tersebut.
- Oleh karena itu, ia mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah pengendalian yang jauh lebih efektif dan signifikan guna mencegah penyalahgunaan sumber daya air bawah tanah secara masif.
Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah dinilai belum berjalan secara optimal dalam mengendalikan eksploitasi air bawah tanah di ibukota. Presidium Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M), Rio A Putra, menyatakan bahwa tanda bahaya terkait penurunan muka tanah atau land subsidence sudah sangat nyata, terbukti dari fakta bahwa tinggi muka air laut kini sudah lebih tinggi daripada daratan di pesisir utara Jakarta. Pernyataan kritis ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk "Implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021" yang digelar di Sekretariat Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/11/2026).
Rio menegaskan bahwa penggunaan air tanah yang berlebihan menjadi kontributor utama terhadap fenomena penurunan muka tanah tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah pengendalian yang jauh lebih efektif dan signifikan guna mencegah penyalahgunaan sumber daya air bawah tanah secara masif.
Regulasi Baru Berbasis Ketersediaan Jaminan Air Bersih
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Nelson, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah saat ini sedang menggarap rancangan pergub baru yang belum lagi menggunakan skema pembagian zona kaku. Sebaliknya, aturan baru tersebut akan menerapkan pendekatan bertahap berdasarkan wilayah yang sudah terjangkau oleh jaringan perpipaan milik PAM JAYA. "Pengaturannya dibuat secara bertahap, misalnya tahun ini area mana dan tahun berikutnya area mana," jelas Nelson, yang menambahkan bahwa rancangan regulasi ini masih dalam tahap harmonisasi bersama Biro Hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ketersediaan alternatif air bersih terjamin sebelum pembatasan penggunaan air tanah diperluas secara total.
Perluasan Jaringan Pipa dan Edukasi Publik
Nelson menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian air tanah sangat bergantung pada komitmen PAM Jaya dalam memperluas jangkauan jaringan perpipaan serta adanya regulasi yang jelas, termasuk mekanisme insentif dan sanksi yang kewenangannya berada di bawah Kementerian ESDM. Sementara itu, Senior Manager Customer Communication PAM JAYA, Gatra Vaganza, mengungkapkan bahwa percepatan peralihan pelanggan korporasiโmeliputi apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoranโmemerlukan pemenuhan infrastruktur dari hulu hingga hilir. PAM Jaya kini gencar melakukan edukasi publik dengan memanfaatkan fasilitas mobile laboratory untuk menguji kualitas air tanah. "Harapannya, dari hulu sampai hilir memang harus kita penuhi dulu melalui penambahan kapasitas produksi dan jaringan pipa. Ini yang akan membuat pelanggan korporat yakin untuk berpindah ke air perpipaan," ujar Gatra, menyoroti urgensi transisi sumber air demi menyelamatkan daratan Jakarta dari ancaman subsiden permanen.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

DPR Dorong Paradigma Baru: RUU Adminduk Ubah Layanan Publik Jadi Proaktif Berbasis NIK Tunggal

KKP Wajibkan Dapur MBG Sajikan Ikan Dua Kali Sepekan, Tekankan Standar Suhu 4,4 Derajat Celsius

Komaruddin Hidayat Tegaskan Gibran Wajib Serahkan Pertanggungjawaban Politik Setelah Mundur
