Komisi III Desak Kejagung Ungkap Jejak Oknum di Balik Tambang Ilegal Arif Kurniawan

Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR RI, mendesak Kejaksaan Agung untuk membongkar jaringan pelindung atau beking di balik operasi tambang ilegal milik Arif Kurniawan di Sulawesi Tenggara. Penekanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aktivitas pertambangan saja, melainkan juga menjangkau para penyelenggara negara yang diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk melindungi praktik illegal yang berlangsung sejak 2013 hingga 2025 tersebut.

Dalam keterangannya pada Senin (9/11), Rudianto menegaskan bahwa praktik pertambangan tanpa izin memiliki dampak serius yang melampaui sekadar kerugian sektor perizinan. "Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu," ujar Rudianto. Ia menambahkan bahwa selama ini DPR senantiasa mendorong aparat untuk bergerak tegas, mulai dari menghentikan operasi tambang ilegal hingga mengungkap pihak-pihak yang memfasilitasi keberlangsungan operasi tersebut.

Pendalaman Kasus: Dugaan Keterkaitan dengan Eks Kapolri

Paralel dengan desakan legislatif, Kejaksaan Agung saat ini tengah mendalami dugaan keterkaitan langsung antara Arif Kurniawan dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Informasi ini diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, usai menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Polkam. "Kita masih mendalami (hubungannya)," kata Kuntadi, mengindikasikan adanya garis investigasi baru yang sedang dikembangkan oleh penyidik untuk memetakan siapa saja yang terlibat dalam skema perlindungan tambang ini.

Jejak Enam Perusahaan dan Dampak Lingkungan

Hasil penyelidikan sementara mengungkap bahwa Arif Kurniawan mengendalikan enam perusahaan tambang melalui Holding PT DDA bersama seorang inisial LEI. Diantara entitas tersebut adalah PT BSJ (1.030 ha), PT KAA (1.036 ha), PT AMI (1.000 ha), PT AMID (1.026 ha), PT ANI (106 ha), dan PT HJ. Fakta hukum menunjukkan bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan operasi secara ilegal sejak 2015, bahkan setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka berakhir. Seharusnya, IUP tersebut dikembalikan ke negara, namun mereka justru memalsukan skema legalitas melalui mekanisme suspend yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk melanjutkan operasional tanpa izin aktif. Kasus penyalahgunaan izin ini serupa dengan langkah tegas pemerintah dalam pencabutan izin HGU terkait pembakaran lahan serta pengawasan ketat terhadap bibit sawit ilegal yang ditemukan oleh Satgas Karhutla.