Gibran Temui Prabowo 2,5 Jam, Sampaikan Niat Mundur dari Kursi Wapres di Tengah Polemik Ijazah

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (10/11) untuk menyampaikan niat pengunduran diri dari jabatannya. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap dinamika politik yang memanas terkait putusan hukum atas keabsahan dokumen pendidikannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pertemuan intensif tersebut berlangsung selama 2,5 jam, sebuah durasi yang mengindikasikan pembahasan isu yang sangat sensitif dan krusial bagi stabilitas kepemimpinan nasional.

Menurut Prasetyo Hadi, inti dari dialog dua kepala negara ini adalah pernyataan sikap Gibran yang memutuskan untuk mundur demi menjaga keharmonisan di tengah tekanan publik. Tidak hanya sekadar menyampaikan pengunduran diri, Wakil Presiden juga meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen syarat pendidikannya melalui jalur hukum formal. "Pak Wapres dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelas Pras dalam konferensi pers. Meskipun terdapat desakan mundur, Prabowo dilaporkan tidak menolak niat tersebut secara langsung, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan strategis dalam diskusi tertutup tersebut.

Respons Istana: Pemerintahan Stabilitas dan Tekanan Parlemen

Di tengah spekulasi publik, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa roda pemerintahan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Prasetyo Hadi menjamin bahwa dinamika yang terjadi tidak akan mengganggu fokus Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas negara. "Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," tegasnya. Pernyataan ini menjadi penenang pasar dan masyarakat bahwa transisi, jika terjadi, akan ditangani dengan mekanisme yang stabil. Namun demikian, langkah Gibran ini terjadi di bawah tekanan signifikan dari lembaga legislatif.

Pemicu Polemik: Putusan MA/MK dan Dampaknya pada 50 Anggota DPR

Akar dari krisis ini adalah ketegangan hukum dan politik yang memuncak di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Tekanan ini dipicu oleh dua putusan bersejarah: Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah, serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menegaskan ketiadaan dokumen bukti kelulusan setara SMA di Singapura dan Australia. Sebagai tanggapan awal, Gibran pada Rabu (7/10) lalu berargumen bahwa logika pendidikan membuktikan keabsahannya, menyatakan, "Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," meskipun upaya hukum melalui PTUN kini menjadi jalan keluar yang diusulkannya.