Cimahi Suntik Rp60 Miliar lewat Pinjaman Daerah, Fokus Percepat Infrastruktur 2027

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, merancang strategi pembiayaan inovatif dengan menyiapkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp60 miliar untuk anggaran tahun 2027. Langkah strategis ini bertujuan mempercepat realisasi pembangunan sejumlah proyek infrastruktur prioritas yang memiliki dampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, menegaskan bahwa besaran angka tersebut merupakan hasil kajian matang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan fiskal daerah saat ini.

Harjono menjelaskan bahwa instrumen pinjaman ini telah resmi dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Dokumen tersebut telah disampaikan dan dibahas bersama DPRD Kota Cimahi sebagai dasar perencanaan keuangan. "Cantolan untuk pinjaman daerah itu sudah ada. Karena itu kemarin dalam KUA PPAS struktur APBD 2027 itu dicantumkan angkanya masih Rp60 miliar, tapi nanti jadinya berapa kan harus dilihat sekarang penetapan APBD sekarang, kondisi keuangan hari ini seperti apa," kata Harjono. Penting untuk dicatat bahwa rencana ini belum menjadi keputusan final karena belum disahkannya APBD 2027, sehingga angka dan syarat penundaannya tetap fleksibel mengikuti dinamasi kondisi keuangan terkini.

Dinamika Fiskal dan Keterbatasan Utang Cimahi

Dari sisi proyeksi, pendapatan daerah Kota Cimahi pada tahun 2027 diprediksi mencapai Rp1,359 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,49 triliun. Meskipun memiliki ruang fiskal yang signifikan, Harjono menekankan bahwa Pemkot Cimahi saat ini tidak memiliki beban utang pinjaman daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengambil langkah ini secara hati-hati. Berdasarkan ketentuan kapasitas fiskal, Cimahi sebenarnya memiliki plafon pinjaman hingga sekitar Rp275 miliar atau 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp590 miliar. Namun, prinsip kehati-hatian diterapkan; kemampuan membayar tetap menjadi pertimbangan utama. Harjono membatasi durasi pinjaman agar tidak melebihi masa jabatan kepala daerah periode 2025-2030, dengan harapan menggunakan skema peminjaman jangka menengah atau pendek yang wajib lunas dalam waktu maksimal satu tahun untuk jenis tertentu.

Arah Infrastruktur: Dari Penataan Jalan hingga BRT

Dana pinjaman ini akan diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak warga Cimahi. Proyek-proyek utama yang diprioritaskan antara lain:

• Pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru untuk meningkatkan akses pendidikan.
• Penataan jalan perkotaan guna mengurai kemacetan dan meningkatkan estetika kota.
• Penataan kawasan sekitar underpass Jalan Sudirman sebagai simpul transportasi vital.
• Dukungan pembiayaan untuk pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

Dengan langkah ini, Pemkot Cimahi berharap dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjamkan memberikan nilai tambah nyata bagi kemajuan kota.