Iran Kecam Imbalan $20 Juta AS untuk Inti Nuklir, Desak PBB dan IAEA Bertindak Tegas

Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, mengeluarkan ultimatum keras kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) setelah Amerika Serikat menawarkan imbalan $20 juta (sekitar Rp362,8 miliar) untuk informasi yang dapat mengarah pada tindakan kriminal terkait program nuklir Iran. Dalam surat diplomatik yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi pada Selasa (10/11), Araghchi mendesak kedua lembaga internasional tersebut untuk mengecam langkah Washington yang disebutnya sebagai tindakan 'menjijikkan'. Tawaran imbalan ini, yang disebarkan melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS dan Komando Pusat AS (CENTCOM), dinilai Iran sebagai upaya sistematis untuk memicu spionase yang membahayakan personel teknis dan ilmuwan nuklir negara tersebut.

Kecaman atas Ancaman Keamanan dan Integritas Pemantauan

Pemerintah Teheran menduga bahwa tujuan utama dari inisiatif AS tersebut adalah untuk memperoleh informasi detail mengenai

• fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan IAEA,
• peralatan dan teknologi sensitif,
• identitas ilmuwan dan personel nuklir kunci,
• serta kemungkinan relokasi bagi informan.

Araghchi memperingatkan bahwa langkah ini meningkatkan risiko pembunuhan, sabotase, dan ancaman keamanan lainnya terhadap ilmuwan Iran. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas dan integritas sistem pemantauan IAEA, di mana pelaksanaan kewajiban pengamanannya tidak dapat dilakukan secara normal selama informasi dan personel masih terpapar pada ancaman eksternal yang dipicu oleh negara besar seperti AS.

Desakan Hukum Internasional dan Konteks Pasca-Serangan

Sementara itu, Araghchi menegaskan bahwa Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengakui hak setiap negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. Oleh karena itu, ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membahas dampak hukum dari tindakan AS tersebut dan meminta pertanggungjawaban Washington yang dianggap melanggar hukum internasional. Kepada Grossi, Iran menuntut agar IAEA melindungi informasi rahasia dari inspeksi dan mencegah penyalahgunaannya untuk kepentingan intelijen, serta membawa kasus ini ke hadapan Dewan Gubernur IAEA. Ketegangan diplomatik ini terjadi di tengah bayang-bayang serangan militer sepihak AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang meninggalkan keretakan mendalam dalam negosiasi mengenai pelonggaran sanksi dan penyelesaian konflik berkelanjutan.