Kapolri Luncurkan Poliran: Strategi Baru Polri Atasi Pengangguran Jabar yang Melebihi Nasional

Presiden Republik Indonesia tidak hadir dalam peresmian program terbaru dari institusi keamanan negara, namun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi meluncurkan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada Rabu (11/11). Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap data ketenagakerjaan yang menunjukkan tingkat pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional. Dalam sambutannya, Suyudi menegaskan bahwa Polri kini hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang mempertemukan masyarakat dengan peluang kerja, sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan.

Data Tekanan Ekonomi Jawa Barat vs Nasional

Latar belakang lahirnya program Poliran merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024. Secara nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah berhasil turun menjadi 4,75 persen atau setara dengan 7,38 juta jiwa. Namun, ketimpangan terlihat jelas di Jawa Barat, di mana TPT tercatat lebih tinggi yakni 6,67 persen. Menyikapi disparitas data ini, Kapolri menyatakan bahwa Polri tidak bisa bersikap diam. "Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam... Semangat inilah yang melahirkan Poliran," ujar Suyudi, menekankan urgensi intervensi cepat di wilayah yang mengalami tekanan ekonomi lebih berat dibanding indeks nasional.

Evolusi dari Inisiatif Lokal ke Gerakan Nasional

Program Poliran bukan sekadar gagasan mendadak, melainkan evolusi dari inisiatif yang dimulai saat Suyudi menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, ia menginisiasi penghubungan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Keberhasilan di tingkat daerah tersebut kini diperluas menjadi gerakan nasional yang lebih terstruktur. Suyudi menjelaskan filosofi di balik program ini: ketersediaan lapangan kerja adalah fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat," tegasnya, menegaskan korelasi erat antara kesejahteraan ekonomi dan ketahanan sosial.

Dalam implementasinya, Kapolri memberikan penegasan legal dan organisasional yang penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

• Polri tidak mengambil alih peran Kementerian atau pemerintah daerah.
• Posisi Polri adalah sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi.
• Terdapat sinergi spesifik dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan setiap pihak bergerak selaras.

Dengan pendekatan kolaboratif ini, program uji kompetensi satpam yang dilakukan serentak di Bandung menjadi pilot project dari bagaimana institusi kepolisian bisa menjadi penggerak utama dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional.