AMHTN-SI Ingatkan DPR: RRU Perampasan Aset Tak Boleh Melanggar Hak Konstitusional Warga

Aparat penegak hukum diwajibkan membuktikan hubungan kausalitas antara aset dengan tindak pidana sebelum melakukan perampasan. Tuntutan ini disampaikan oleh Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) kepada Komisi III DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ketua Umum AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menegaskan bahwa hak milik merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi, sehingga perampasan tidak boleh didasarkan semata-mata pada asumsi atau ketidakmampuan terdakwa menjelaskan sumber kekayaan.

Latar belakang desakan ini muncul karena potensi penyalahgunaan wewenang negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan. Jika RUU ini disahkan tanpa mekanisme pembuktian yang ketat, dikhawatirkan negara akan merampas hak warga negara secara sewenang-wenang. Tri Rahmadona menyatakan, <"Negara harus mampu menunjukkan hubungan yang cukup dan dapat diuji antara aset yang dimiliki objek perampasan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan," katanya saat rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Prinsip Negara Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

AMHTN-SI secara umum mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, serta pemulihan kerugian negara. Namun, Ridwan, pengurus AMHTN-SI, mengingatkan bahwa dalam kerangka negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas. Diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.

• Pemberantasan korupsi harus diperkuat melalui mekanisme yang jelas.
• Hak konstitusional warga negara wajib dilindungi dari intervensi negara yang tidak proporsional.
• Proses pemulihan aset harus menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan prinsip peradilan independen.

Menjaga Akuntabilitas dan Pembatasan Kekuasaan Negara

Ridwan mendorong Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk memastikan bahwa RUU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan yang efektif, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional yang menjamin akuntabilitas penyelenggara negara. Fokus utama bukan hanya pada bagaimana negara merampas aset hasil pidana, tetapi juga bagaimana memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi alat penindasan hak warga negara. Dengan demikian, legislasi ini harus dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan publik dalam pemberantasan kejahatan dengan penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum.