Yusril Ingatkan: Intersepsi Presiden Bukan Penyadapan Biasa, Kasus Diarahkan ke Dugaan Makar

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membentuk satuan tugas (satgas) atau tim khusus dalam menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin (9/11/2026), Yusril menyatakan kepercayaan penuh diberikan kepada Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), agar penegakan hukum berjalan profesional sesuai undang-undang yang berlaku.

Pendekatan ini diambil untuk memastikan objektivitas proses hukum. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar penanganan perkara dilakukan tanpa pandang bulu dan sesuai norma hukum. Saat ini, penyidikan masih dalam tahap pendalaman dengan fokus pada pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta konsultasi dengan ahli untuk memetakan jejak digital dan hukum dari insiden tersebut.

Urgensi Aspek Hukum: Dari Penyadapan Ilegal ke Dugaan Makar

Yusril mengklarifikasi bahwa intersepsi terhadap kepala negara memiliki bobot hukum yang berbeda dengan penyadapan biasa. Ia menyebut presiden sebagai primus inter pares atau yang utama di antara pihak yang setara, sehingga tindakan intersepsi memiliki implikasi konstitusional yang lebih berat. Oleh karena itu, pendalaman perkara kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP. "Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar," ujar Yusril.

Progres Penyidikan dan Koordinasi Lintas Lembaga

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha pada periode 2025-2026. Untuk melacak dalang di balik kasus ini, Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11). Sementara itu, keputusan terkait pembukaan substansi hasil sadapan kepada publik sepenuhnya diserahkan kepada hasil investigasi Bareskrim.