Unik! Akademisi Unikom Usung Konsep RUU Perampasan Aset Otonom Berbasis Kedaulatan Ekonomi Nasional

Akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Wim Tohari Danealdi, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan momentum strategis bagi negara. Inisiatif legislasi ini dinilai krusial untuk mempertemukan visi Presiden dengan aspirasi rakyat, sekaligus memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi kejahatan keuangan yang kian transnasional, digital, dan kompleks.

Wim menyampaikan pandangannya saat mengikuti rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Ia menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada hukum asing, melainkan harus dibangun atas fondasi kedaulatan ekonomi dalam negeri.

Menolak Adopsi Sekunder: Urgensi Konstruksi Hukum Orisinal

Wim secara tegas menantang pendekatan legislatif yang cenderung menyalin aturan internasional. Menurutnya, Indonesia memiliki definisi korupsi dan urgensi masalah yang khas, sehingga acuan hukum global hanya boleh menjadi rujukan parsial, bukan kopian utuh.

• Menggunakan landasan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kerangka fundamental pemulihan aset.
• Membangun konstruksi undang-undang yang orisinal dan berdaulat.
• Menggunakan RUU sebagai jembatan artikulasi antara keinginan rakyat dan visi eksekutif.

Imperatif Legitimasi dan Ketahanan Geoekonomi

Dari perspektif hubungan internasional, kemampuan memulihkan aset adalah cerminan daya negara dalam mengelola interdependensi global. Wim menekankan bahwa agar efektif, regulasi ini harus kokoh dalam tiga pilar utama: kesiapan norma, kapasitas koordinasi kelembagaan, dan integritas eksekusi.

Terpenting dari segalanya, menurut Wim, adalah legitimasi sosial. "Momentumnya ketemu, aspirasi masyarakat datang, visi Presiden ada," ujar Wim. Hal ini sejalan dengan keprihatinan atas kelolosan kekayaan negara sebesar ribuan triliun rupiah yang tujuan akhirnya belum jelas, menjadikannya prioritas utama bagi penguatan ketahanan nasional.