Komisi III DPR Tekankan RUU Perampasan Aset Harus Prioritaskan Pemulihan Dana Korban, Bukan Hanya Masuk Kas Negara

Moh. Rano Alfath, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana harus memastikan prioritas utama adalah pengembalian dana kepada korban. Penekanan ini menjadi krusial dalam konteks penanganan kejahatan keuangan, penipuan, dan investasi ilegal yang merenggut hak masyarakat. Rano menyatakan bahwa keberhasilan perampasan aset pelaku tidak boleh diakhiri hanya dengan masuknya dana ke kas negara, jika kerugian korban belum dipulihkan secara nyata. “Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak,” ujar Rano dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu. Ia menyoroti pentingnya kepastian hukum sejak proses penelusuran aset hingga pelaksanaan putusan pengadilan, agar masyarakat tidak mengalami kerugian ganda di mana aset pelaku berhasil diambil tetapi dampak finansial korban tetap tertunda.

Mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture dengan Batasan Ketat

Dalam memperjelas instrumen hukum, Rano menekankan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB) memerlukan batasan penerapan yang sangat ketat. Mekanisme ini diarahkan untuk situasi spesifik, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau identitas dan keberadaannya tidak diketahui. Rano mengingatkan agar instrumen ini tidak dijadikan jalan pintas untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana selama masih memungkinkan. Menurutnya, yang perlu dikuatkan adalah mekanisme hukum acara dan prosedur pemulihan aset yang saat ini masih menghadapi hambatan. “Yang kita perkuat adalah mekanisme hukumnya agar aset hasil kejahatan dapat dijangkau dan dipulihkan. Proses terhadap pelaku tetap diutamakan, sementara instrumen perampasan aset melengkapi upaya pemulihan yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada,” jelasnya. Pendekatan ini menempatkan RUU tersebut sebagai pelengkap efektif dari mekanisme penegakan hukum eksisting, bukan sebagai pengganti utama proses pidana.

Perlindungan Pihak Ketiga dan Peran Pengawasan Pengadilan

Untuk menjaga integritas proses hukum, Rano menekankan urgensi pengawasan ketat oleh pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan aset. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik serta kemudahan akses upaya hukum bagi korban menjadi aspek perlindungan utama. Tujuannya adalah memastikan proses pemulihan tidak justru menimbulkan sengketa baru atau merugikan pihak yang memiliki hak secara sah. Komisi III saat ini mengintensifkan pembahasan dengan mendengarkan masukan dari akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat substansi RUU. “Tujuan kita adalah memulihkan hak korban melalui prosedur yang sah. Karena itu, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan kepastian upaya hukum harus menjadi bagian dari pengaturannya,” tegas Rano. Ia menutup dengan pernyataan bahwa kehadiran RUU ini dinantikan masyarakat sebagai mekanisme yang efektif dan terukur, sejalan dengan prinsip negara hukum untuk memulihkan hak korban kejahatan ekonomi secara tuntas.