Tuntut Keadilan: Eks Pejabat Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo Diancam 5 Tahun Penjara atas Gratifikasi Rp7,67 Miliar

Proses hukum terhadap mantan pejabat tinggi Kementerian Keuangan semakin memanas setelah Budiman Bayu Prasojo, eks Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, dituntut pidana penjara selama 5 tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Takdir Suhan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Kasus ini menyoroti praktik korupsi gratifikasi yang diduga dilakukan secara terstruktur selama periode 2024–2026, melibatkan aliran dana haram yang signifikan dari perusahaan jasa impor.

JPU menuntut agar Budiman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Dasar hukum tuntutan merujuk pada Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional. Selain hukuman kurungan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta dengan subsider pidana penjara 100 hari jika tidak dibayar, serta pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp653 juta dengan subsider penjara 1 tahun.

Jejak Gratifikasi Multi-Mata Uang dan Peran Aktif Pelaku

Dalam dakwaannya, JPU mengungkap detail gratifikasi yang diterima Budiman dengan total nilai mencapai Rp7,67 miliar dalam berbagai mata uang asing. Rincian dana haram tersebut meliputi:

• Rp5,28 miliar dalam bentuk mata uang lokal;
• 10 ribu dolar AS (setara Rp179 juta pada kurs Rp17.900/USD);
• 119.755 dolar Singapura (setara Rp1,67 miliar pada kurs Rp13.950/SGD) dan tambahan Rp525 juta dalam SGD;
• 4.700 dolar Hong Kong (setara Rp10,72 juta pada kurs Rp2.280/HKD);
• 8.100 ringgit Malaysia (setara Rp35,48 juta pada kurs Rp4.380/MYR).

Dana tersebut diduga berasal dari Blueray Cargo (Grup), perusahaan jasa impor barang dan kepabeanan, serta pihak lain yang bisnisnya berkaitan dengan Direktorat Penyidikan dan Penindakan. Budiman tidak bertindak sendirian; ia diduga bekerja sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, yang juga menjadi terdakwa dalam rangkaian kasus ini.

Timbangan Hakim: Faktor Memberatkan dan Sikap Kooperatif

Sebelum menetapkan besaran tuntutan, JPU mempertimbangkan sejumlah faktor memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah sikap Budiman yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dianggap telah merusak citra institusi Ditjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Sebaliknya, JPU mencatat hal-hal yang meringankan, yaitu sikap sopan terdakwa di persidangan, statusnya yang belum pernah dihukum, serta sikap kooperatifnya dengan menerangkan perbuatannya sendiri maupun orang lain, bahkan hingga mengungkap pelaku yang berada di tingkat lebih tinggi dalam hierarki organisasi.