Strategi Kemenko Pangan Gandeng IMA dan Perusahaat Sawit Tumpas Karhutla di Empat Provinsi Berisiko Tinggi

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengevaluasi langkah teknis penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi berisiko tinggi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua Selatan. Strategi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur sumber air, seperti sumur bor, sekat kanal, dan pengaliran air dari sungai, yang dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektoral dengan melibatkan sektor tambang, kelapa sawit, dan kehutanan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan strategi ini setelah rapat evaluasi di Jakarta Barat. Di Kalimantan Selatan, upaya penanganan difokuskan pada lahan seluas sekitar 13 ribu hektare. Di Kalimantan Tengah, perhatian utama adalah Kota Palangka Raya yang menjadi episentrum kabut asap. Di wilayah ini, instalasi utama dilakukan di empat poligon utama, termasuk kawasan Talawang Raya seluas 362 hektare dan kawasan seperti Sabaru, Sebangau, Barikin, serta Buluh Merindu seluas 302 hektare yang telah bekerja sama dengan perusahaan sawit dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Kolaborasi Strategis dengan Asosiasi Pertambangan di Pulang Pisau

Pemerintah tengah memperkuat jangkauan penanganan di kawasan Pulang Pisau, yang membentang dari Palangkaraya hingga Jembatan Tumbang Nusa sepanjang kurang lebih 12 kilometer. Pada titik ini, Kemenko Pangan menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA) untuk memobilisasi berbagai perusahaan tambang melalui Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT). Selain itu, pemerintah mengakomodasi usulan penambahan satu lokasi di sisi timur hingga tenggara Palangkaraya yang diajukan oleh Wakil Bupati Kapuas. Secara keseluruhan, terdapat empat lokasi prioritas; dua di antaranya telah berjalan dan dua lainnya sedang dalam tahap pengerjaan.

Tantangan Ekosistem Gambut dan Rencana Infstruktur Intake Sungai Kahayan

Ekosistem gambut di Palangkaraya mengalami degradasi berat, sehingga memerlukan penanganan khusus berupa pembasahan lahan yang bersifat kontinu dan tidak boleh terputus. Setiap jeda dalam proses pembasahan akan membuat gambut kembali mengering dan mudah menyala. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan menjadi kunci dalam pencegahan dan penanggulangannya. Sebagai solusi jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah merancang tata kelola air melalui pembangunan infrastruktur intake pengendali air di sepanjang Sungai Kahayan untuk menjaga ketersediaan air secara konsisten di wilayah gambut.