Revolusi Nasionalisme Lembut: Empat Pilar Strategis Memartabatkan Sastra Indonesia

Nasionalisme dalam ranah sastra dipandang sebagai kekuatan lembut namun mendalam yang tidak memaksa, melainkan mengajak untuk saling memahami. Perspektif ini menjadi semakin relevan dengan penyelenggaraan Festival Sastra Yogyakarta (FSY) 2026 di Embung Giwangan, Yogyakarta, yang mengusung tema "Laku" sebagai gerakan budaya untuk mendekatkan literasi dengan kehidupan sehari-hari. Festival tersebut menjadi wadah kolaborasi strategis bagi penulis, akademisi, penerbit, komunitas sastra, pembaca, dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, sastra diposisikan bukan sekadar kumpulan kata atau hafalan di ruang kelas, melainkan ruang eksistensi dan simulasi pikiran serta jiwa bangsa yang harus dihidupkan kembali.

Reformasi Kurikulum dan Kesadaran Filosofis Generasi Muda

Untuk memartabatkan sastra, langkah fundamental yang perlu diambil adalah memisahkan mata pelajaran Sastra Indonesia dari Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Selama ini, sastra sering menjadi anak tiri yang hanya menjadi pelengkap, di mana siswa jarang diajarkan kesadaran makna di balik cerita atau puisi. Jika sastra berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, generasi muda dapat dilatih untuk tidak sekadar menggunakan bahasa, tetapi menjadi peka terhadap makna, memahami pengalaman orang lain, dan mengerti jati diri bangsanya. Kehadiran negara menjadi krusial untuk mengangkat sastra dari posisi marjinal agar ruang jujur dalam mengenali jejak kebudayaan bangsa tidak hilang.

Investasi Kemanusiaan dan Kemandirian Kreator

Martabat sastra juga bergantung pada komitmen pengorbanan negara melalui alokasi sumber daya yang layak, mengingat investasi sastra adalah investasi atas kualitas kemanusiaan. Tanpa perhatian ini, bangsa berisiko mengalami kemiskinan makna hidup yang hanya berfokus pada pembangunan fisik. Secara spesifik, upaya memartabatkan sastra mencakup:

• Kehadiran sastrawan profesional yang sejahtera untuk menjamin kejujuran dan kebebasan berpikir tanpa tekanan ekonomi.
• Penyediaan subsidi penerbitan buku sastra untuk memastikan karya berbobot yang tidak populer tetap dapat diakses masyarakat, menantang hukum ekonomi percetakan yang semata-mata berfokus pada popularitas.

Secara kolektif, kebijakan yang berpihak pada dunia sastra menjadi bukti bahwa hidup-matinya bangsa membutuhkan asupan menu jiwa berupa cerita, keindahan, dan kebenaran. Menyejahterakan kreator dan memfasilitasi akses karya sastra adalah cara paling efektif untuk melindungi ruang kebebasan berpikir sekaligus memartabatkan identitas bangsa secara komprehensif.