Menkeu Ungkap Harga Asli BBM: Pertalite Seharusnya Rp18 Ribu, Subsidi APBN Tembus Rp415,8 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realitas pahit di balik harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia. Ia membeberkan bahwa harga keekonomian Pertalite dan Solar telah melonjak signifikan akibat dampak perang global, mencapai Rp18.102 dan Rp21.457 per liter masing-masing hingga Oktober 2026. Meskipun harga pasar internasional merangkak tinggi, pemerintah tetap mempertahankan harga jual yang jauh lebih rendah, yakni Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp6.800 untuk Solar. Selisih harga yang masif ini ditanggung sepenuhnya melalui subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat.

Sinahasil menjelaskan bahwa tekanan finansial ini bukan fenomena baru, melainkan konsekuensi logis dari dinamika energi global. "Selisih harganya, Pertalite maupun Solar, ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11). Pernyataan ini menegaskan bahwa keberlangsungan harga BBM murah bagi masyarakat sangat bergantung pada kontribusi pajak dan kemampuan fiskal negara dalam mengelola subsidi energi.

Kenaikan Drastis Harga Keekonomian Sejak April 2026

Berdasarkan paparan Kemenkeu, kondisi harga keekonomian relatif stabil atau hanya sedikit di atas harga jual pemerintah sepanjang 2024 hingga Maret 2026. Namun, situasi berubah drastis mulai April 2026 seiring dengan dampak perang yang mendorong kenaikan harga energi global. "Mulai bulan April, harga keekonomian mulai meningkat. Ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," kata Suahasil. Pada sektor Solar, lonjakan harga keekonomian yang semula relatif dekat dengan harga jual pemerintah terjadi sejak Maret 2026, dipicu oleh kenaikan pesat harga minyak di pasar dunia. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa jeda subsidi antara harga pasar dan harga jual resmi semakin melebar, sehingga menguras kas negara lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.

Realisasi Subsidi Tembus 93 Perso Anggaran APBN

Untuk mengakomodasi lonjakan biaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Secara keseluruhan, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini setara dengan 93 persen dari total anggaran APBN dan meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perincian penggunaan anggaran tersebut meliputi berbagai komponen vital:

• Subsidi Langsung: Mencapai Rp261,4 triliun.
• Kompensasi Energi: Mencapai Rp154,4 triliun.
• Komposisi Subsidi: Mencakup BBM, listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
• Perbandingan Tahunan: Pada 2025, realisasi total adalah Rp315 triliun (subsidi Rp194,9 triliun dan kompensasi Rp120 triliun).

Perbandingan data tahun 2025 dan 2026 menunjukkan eskalasi kebutuhan fiskal yang tajam. Dengan realisasi 93 persen anggaran yang sudah terserap di penghujung tahun, tekanan pada sustainability fiskal menjadi sorotan utama. Pemerintah harus bekerja keras menjaga keseimbangan antara stabilisasi harga energi bagi rakyat dan kesehatan APBN, mengingat sumber utama penanggung selisih ini adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia.