Kadin dan Kemenko Perekonomian Perkuat Sinergi Tarik Investasi Global, Dorong Kebijakan Ekonomi 2027

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempererat sinergi untuk menarik investasi global dengan mengkolaborasikan peran pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional. Kolaborasi ini diinisiasi dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Jakarta, Jumat (13/11/2026), yang dihadiri lebih dari 70 duta besar dan pejabat diplomatik dari berbagai negara. Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program ekonomi Indonesia tahun 2027 serta merespons tantangan makroekonomi global yang semakin kompleks.

Menjawab Kesenjangan Lapangan Kerja Global dan Menargetkan Investasi 2027

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady, menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum krusial bagi para diplomat untuk memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia. Ia mencatat bahwa negara-negara berkembang diperkirakan membutuhkan sekitar 1,2 miliar lapangan kerja baru dalam lima belas tahun ke depan, sementara proyeksi penciptaan kerja hanya berkisar pada 400 juta. "Ini hari kita mendapatkan lebih dari 70 duta besar dan diplomat yang hadir, ingin mendengarkan apa program ekonomi kita tahun 2027," kata James. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, Kadin dan pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), aktif mendorong peningkatan investasi di daerah guna memastikan pemerataan pembangunan serta penciptaan peluang kerja yang lebih luas secara nasional.

Arahan Presiden Prabowo: Menjamin Kekuatan Fundamental Ekonomi dan Kebijakan Strategis

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah dalam meyakinkan publik bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, meski terdapat dinamika politik dalam beberapa pekan terakhir. Airlangga memaparkan sejumlah kebijakan strategis kepada para diplomat, antara lain:

• Penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 terkait perpanjangan tenggat kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha.
• Pengembangan kebijakan devisa hasil ekspor dengan penambahan negara penempatan dana, yakni Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, setelah AS, Kanada, China, dan Australia. Total negara penempatan kini mencapai 16 negara.
• Pengoptimalan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai perantara tunggal dalam ekspor komoditas sumber daya alam, terutama batu bara dan kelapa sawit, yang ditargetkan beroperasi pada Januari.
• Kesiapan dalam menghadapi forum-forum internasional besar yang akan datang, termasuk ASEAN, APEC, dan G20.

Airlangga berharap penjelasan tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing sehingga investasi terus tumbuh dan perekonomian nasional berkembang secara berkelanjutan.