Kemendikdasmen Gandeng Komdigi Tindak Dugaan Pelanggaran TKA, Irjen: Lebih dari 10 Kasus Terdeteksi

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengendalikan konten di media sosial yang memuat dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/sederajat. Langkah strategis ini diumumkan oleh Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin dalam kegiatan Temu Media Pelaksanaan TKA 2026 di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026). Toni menegaskan bahwa surat permohonan pengendalian konten telah dikirimkan guna menjaga integritas pelaksanaan ujian nasional tersebut.

Menurut Toni, koordinasi dengan Komdigi merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan TKA yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman. Untuk memastikan tata tertib berjalan, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026. Surat ini ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar memastikan seluruh unsur, mulai dari murid, pengawas, hingga petugas, memahami aturan sebelum ujian dimulai. Hingga saat ini, tiga surat tindak lanjut telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Komdigi, dan Kementerian Agama terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan.

Investigasi Lapangan dan Verifikasi Kronologi

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen Faisal Syahrul mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran TKA yang terdeteksi, khususnya terkait tindakan memfoto soal ujian dan menyebarkannya di media sosial. Pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan langsung di lapangan guna memastikan kronologi, pihak yang terlibat, dan bukti-bukti fisik sebelum menentukan tindak lanjut. Proses konfirmasi dan verifikasi ini dilakukan bersama dinas pendidikan serta kantor wilayah Kementerian Agama untuk menjamin akurasi data. Faisal menekankan bahwa penetapan sanksi akan dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) serta dampak yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan ujian.

Dampak Psikologis dan Prinsip Keadilan dalam Penegakan Aturan

Selain aspek hukum, Faisal juga menyoroti dampak sosial dan psikologis dari viralnya pemberitaan mengenai dugaan kecurangan TKA terhadap para murid. Ia mengungkapkan bahwa sorotan publik yang masif telah memberikan tekanan psikologis bagi anak-anak. "Dengan viralnya itu kepada anak-anak, itu sudah berpengaruh secara sosial. Sudah ada pengaruh psikologis bagi anak-anak kita," ujar Faisal. Oleh karena itu, mekanisme penentuan sanksi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kecurangan dan pengaruhnya secara menyeluruh. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan psikologis peserta didik, memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan benar-benar adil dan mendidik.