DPR Gaspolkan Pembahasan RUU Penyadapan, Habiburakhman: Sudah Masuk Prolegnas

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan sebagai prioritas legislasi terkini. Langkah strategis ini diambil di bawah kepemimpinan Ketua Komisi III DPR, Habiburakhman, yang menyatakan pada Senin (9/11) bahwa regulasi tersebut kini telah resmi terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Akselerasi proses legislasi ini merupakan bagian dari upaya pembaruan kerangka hukum yang telah lama dinantikan untuk mengatur mekanisme penyadapan secara lebih transparan dan akuntabel.

Optimisme Legislasi Setelah RUU Perampasan Aset

Dinamika legislasi di lingkungan Komisi III saat ini menunjukkan momentum positif yang kuat. Kecepatan pembahasan RUU Penyadapan ini terjadi di tengah antusiasme penyelesaian RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung pada masa sidang yang sama. Habiburakhman menegaskan bahwa percepatan ini bertujuan agar regulasi tidak tertinggal dan dapat segera memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus sensitif.

• Komitmen mempercepat pembahasan RUU Penyadapan
• RUU Penyadapan resmi masuk dalam Prolegnas
• Dilakukan usai target penyelesaian RUU Perampasan Aset tercapai