UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku: Cuti Bersama Ditetapkan Tidak Mengurangi Hak Cuti Tahunan Pekerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku efektif sejak 28 Oktober 2026. Salah satu perhatian utama para pekerja adalah aturan baru yang menegaskan bahwa penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan karyawan. Pasal 118 ayat 6 secara eksplisit menyatakan bahwa ketika perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh, memberikan kepastian hukum bagi jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Urgensi regulasi ini muncul sebagai respons langsung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII 2023. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian uji materiil elemen buruh dan memerintahkan agar klaster ketenagakerjaan dipisahkan dan dicabut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses legislasi ini bertujuan mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja yang sempat timpang dalam era UU Cipta Kerja, sekaligus menjawab aspirasi serikat buruh di seluruh penjuru negeri.

Aturan Jelas Terkait Waktu Istirahat dan Cuti

UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan perlindungan komprehensif mengenai hak waktu istirahat. Menurut pasal tersebut, istirahat wajib diberikan meliputi istirahat antara jam kerja, minimal setengah jam setelah bekerja 4 jam, dan tidak termasuk jam kerja. Selain itu, pekerja berhak atas istirahat mingguan satu hari dalam enam hari kerja, atau dua hari dalam lima hari kerja. Bagi pekerja yang telah bekerja 5 tahun berturut-turut, disediakan istirahat panjang selama 30 hari kalender. Yang perlu digarisbawahi, pekerja yang menggunakan istirahat panjang tersebut tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun yang berjalan.

Adapun hak cuti tahunan tetap dijamin minimal 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan secara terus-menerus. Implementasi hak cuti ini harus diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Aturan ini menegaskan bahwa upah dan manfaat lainnya tetap menjadi hak pekerja selama mereka mengambil hak istirahat tersebut.

Enam Klaster Utama Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam proses pengujiannya, Mahkamah Konstitusi memecah permintaan para pemohon menjadi enam klaster utama. Klaster ini mencakup: (1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), (3) Pekerja Alih Daya (Outsourcing), (4) Upah, (5) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan (6) Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak, serta Uang Penghargaan Masa Kerja. Peninjauan ulang klaster-klaster ini memastikan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan lebih berpihak pada perlindungan buruh tanpa mengabaikan fleksibilitas dunia usaha.

Pelaksanaan UU ini menandai era baru bagi ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adil. Dengan kejelasan hukum mengenai hak cuti dan istirahat, diharapkan hubungan industrial di tingkat perusahaan menjadi lebih harmonis. Pekerja kini memiliki payung hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas cuti bersama, tidak dikorbankan oleh kebijakan perusahaan. Sesuai dengan komitmen pemerintah dalam transisi ekonomi baru, langkah legislasi ini diharapkan juga mendukung proyeksi penciptaan lapangan kerja di masa depan, sebagaimana diungkapkan dalam artikel Transformasi Ekonomi Sirkuler.